SAMARINDA - Akademisi IPDN, Prof Dr Muhadam Labalo menegaskan konsolidasi demokrasi pada Pilkada Serentak 2024 di Indonesia terutama di Kaltim mesti mewaspadai maraknya praktek politik uang dan tidak netralnya birokrasi ASN serta beredarnya hoax atau informasi palsu.
Konsolidasi demokrasi sulit berjalan jika pasangan calon kepala daerah bersikap pragmatisme terhadap program kerja visi misi yang dijanjikan.
"Yang terjadi hari ini, demokrasi memilih langsung (pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah), karena itu, kita mesti hati-hati dengan money politic. Kalau mau menurunkan politik uang, kritiknya pada moral individual," ujar Prof Muhadam dalam diskusi digelar Kesbangpol Pemprov Kaltim di Hotel Fugo Samarinda Selasa 3 September 2024.
Kritik moral pada individual, maksud Prof Muhadam yaitu setiap warga yang memilih pemimpin karena dibayar maka masa depannya semakin suram. Dan nilai setiap warga semakin rendah karena ditukar masa depan selama lima tahun.
Netralitas birokrasi turut berperan menentukan kemenangan bagi pasangan calon kepala daerah. Dan para politisi berkepentingan terhadap kekuatan birokrat.
"Tantangan demokrasi lokal kita selanjutnya adalah apa bisa birokrat netral? bisa tapi sulit. Karena birokrat juga punya hak pilih. Jadi, birokrat itu jadi tim sukses atau tidak jadi tim sukses, dua-duanya keliru. Kenapa? karena politisi tahu sumber daya dipegang birokrasi. Dan politisi bisa menjamin karir birokrat karena terjadi pertukaran dalam konteks politik," kata Prof Muhadam.
Konsolidasi Demokrasi mesti dilakukan dengan semua pihak harus komitmen terhadap peraturan. Sehingga, demokrasi dengan tujuan mensejahterakan masyarakat, bisa terlaksana.
Sementara itu, Dr Ir Irianto Lambrie mantan birokrat mengatakan Negara Indonesia dalam mensejahterakan dan memenuhi hak-hak masyarakat harus belajar ke Negara Cina dan Rusia.
"Kita harus banyak belajar dengan Negara Vietnam, Jepang, Rusia dan Cina. Di Rusia dan Cina, menerapkan warganya sama rasa sama rata. Setiap warganya dididik dan semangat hidupnya tinggi disana hingga bisa prestasi di bidang olahraga," katanya.
Dikatakan Dr Ir Irianto Lambrie, Indonesia masih jauh tertinggal praktek demokrasi mensejahterakan masyarakat dibanding Rusia dan Cina. Apalagi, sekarang ada 32 ribu tenaga kerja di PHK di Indonesia.
"Sekarang, harga-harga naik, kelas menengah di Indonesia semakin berkurang tabungannya karena memenuhi kebutuhannya. Kinerja sektor manufaktur juga anjlok termasuk di Kaltim. Untung, angka kriminalitas masih rendah," katanya.
Di Cina, menurut Irianto, seseorang dipilih menjadi Bupati dan anggota DPRD oleh satu partai politik saja. Dengan umur yang jelas batasannya dibawah 40 tahun kondisi fisik masih baik dan cerdas.
"Jika berhasil menjadi Bupati dan Walikota membangun kota, maka ditarik menjadi Gubernur. Lalu, bila berhasil menjadi Gubernur maka ditarik menjadi Presiden seperti Xin Jin Ping. Dan ini bukan Negara demokrasi. Begitu juga di Rusia, Presiden Putin dipilih karena prestasinya," kata Irianto.
Editor : Indra Zakaria