samarinda

Mahasiswa Ragukan Realisasi Gratispol, Juga Tolak Program MBG

Indra Zakaria
Rabu, 26 Februari 2025 | 11:30 WIB
TUNTUT PEMBATALAN. Mahasiswa menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Provinsi Kaltim, Jalan Teuku Umar, Sungai Kunjang, menolak program Makan Bergizi Gratis. (KIS)

 

Ratusan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Kaltim Menggugat menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Provinsi Kaltim, Jalan Teuku Umar, Sungai Kunjang, Senin (24/2) sore.

Mereka menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah, dengan alasan kebijakan tersebut tidak tepat sasaran dan bukan solusi utama bagi permasalahan mahasiswa saat ini.

Aksi yang berlangsung sejak pukul 16.00 Wita itu diwarnai orasi dan spanduk berisi berbagai tuntutan. Perwakilan mahasiswa secara bergantian menyampaikan pendapat mereka dari atas mobil double kabin yang digunakan sebagai panggung orasi.

Salah satu mahasiswa, Rudi (22), menyatakan program tersebut hanya bersifat populis dan tidak menyentuh persoalan utama yang dihadapi mahasiswa.

"Kami tidak menolak bantuan, tetapi yang kami butuhkan adalah pendidikan yang lebih terjangkau, bukan sekadar makanan gratis. Banyak mahasiswa masih kesulitan membayar UKT (Uang Kuliah Tunggal) dan biaya hidup," ujarnya.

Mahasiswa menilai alokasi anggaran untuk program ini seharusnya dialihkan ke sektor yang lebih mendesak, seperti subsidi pendidikan atau peningkatan fasilitas kampus. Mereka juga menyoroti potensi pemborosan anggaran dan efektivitas distribusi makanan bergizi tersebut.

"Kami khawatir program ini hanya akan menjadi proyek yang menguntungkan segelintir pihak dan tidak benar-benar bermanfaat bagi mahasiswa yang membutuhkan," kata Siti (21), salah satu peserta aksi.

Soroti Program Gratis Poll

Selain menolak program MBG, mahasiswa juga menyoroti program pendidikan gratis "Gratis Poll" yang dicanangkan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim terpilih, Rudy Mas'ud-Seno Aji. Mereka meragukan realisasi program tersebut mengingat pemerintah pusat telah menerapkan kebijakan efisiensi hingga pemangkasan anggaran di berbagai sektor.

"Kami mendukung pendidikan gratis, tetapi melihat kebijakan efisiensi pemerintah pusat, kami ragu apakah program Gratis Poll bisa berjalan sesuai rencana," ujar Humas aksi, Andi Maulana Muzaqir.

Di sisi lain, Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim terpilih menegaskan komitmen mereka dalam merealisasikan program pendidikan gratis ini. Meskipun pemerintah pusat, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, telah mengeluarkan kebijakan pemangkasan anggaran sebesar Rp 306,6 triliun melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, pasangan Rudy Mas'ud-Seno Aji memastikan program unggulan mereka tetap berjalan.

Wakil Gubernur Seno Aji bahkan langsung memfokuskan hari pertama kerjanya pada persiapan implementasi Gratis Poll, dimulai dengan pendataan pelajar di seluruh Kaltim agar program ini tepat sasaran.

"Langkah kami menekankan pentingnya akses pendidikan yang merata bagi seluruh warga Kaltim," ujar Seno Aji. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, menyatakan pihaknya siap mengawal program prioritas gubernur dan wakil gubernur terpilih sepanjang tahun 2025. Hal ini menunjukkan dukungan legislatif terhadap realisasi Gratis Poll meskipun ada tantangan anggaran.Aksi demonstrasi berakhir pada sore hari setelah perwakilan mahasiswa bertemu dengan anggota DPRD Kaltim yang berjanji membawa aspirasi mereka ke pemerintah pusat.(*)

Halaman:

Terkini