Ia menambahkan, sebagian nota yang diajukan tidak berasal dari bengkel resmi atau tidak sesuai dengan data pendukung. Hal ini memperlambat proses, apalagi tim juga menangani urusan administrasi kependudukan. “Kami tidak banyak orang, sementara data yang diverifikasi di lapangan cukup banyak. Satu hari saja bisa sampai 60 berkas,” katanya.
Sementara itu, pihak bengkel juga mengaku dirugikan. Ru, pengelola Bengkel Java Motor di Jalan Gatot Subroto, menyayangkan adanya pihak yang mencatut nama bengkelnya dengan menggunakan nota palsu. “Kami selalu mencatat data kendaraan secara lengkap dan nota resmi kami stempel. Kalau ada yang buat palsu atas nama kami, itu mencoreng reputasi bengkel,” ujar Rudi.
Ia berharap pemerintah dapat menindak tegas oknum yang terbukti menggunakan dokumen palsu agar kepercayaan terhadap bengkel tetap terjaga.
Salah satu warga pengaju bantuan, WP (43), dari Jalan Imam Bonjol, mengaku bahwa pencairan bantuan tidak langsung dilakukan setelah dokumen diserahkan. “Kami serahkan semua berkas seperti KTP, STNK, dan nota, tapi uangnya belum langsung cair. Katanya semua akan diverifikasi dulu,” ucapnya.
Dengan verifikasi ketat dan inspeksi langsung ini, pemerintah berharap bantuan benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan, serta menjaga integritas dan kepercayaan publik dalam penyaluran bantuan sosial. (kis/hun/beb)