Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Tani Jaya Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Senin (2/6/2025). Mereka menuntut keadilan atas dampak kerusakan lingkungan yang mereka alami di Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Dalam aksinya, massa menyuarakan lima tuntutan utama. Pertama, mereka meminta ganti rugi atas kerusakan rumah dan tanah warga yang telah menetap puluhan tahun di KM 28 Desa Batuah. Kedua, massa mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas dan mencabut izin operasional PT BSSR yang diduga menjadi penyebab hilangnya ruang hidup warga akibat aktivitas tambang.
“Rumah kami terdampak longsor. Kami yakin penyebabnya adalah aktivitas tambang, termasuk lintasan jalan kosong hauling batu bara milik PT BSSR. Kami minta izin mereka dicabut,” ucap Korlap Aksi, Ahmad Majid
Tuntutan ketiga adalah desakan kepada Pemerintah Provinsi Kaltim dan DPRD Provinsi Kaltim untuk mengevaluasi seluruh izin tambang di Desa Batuah dan mencabut izin yang terbukti melanggar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) No. 04 Tahun 2012. Selain itu, massa juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pemerintah Desa Batuah dan pencopotan kepala desa yang dianggap lalai menangani bencana yang terus meluas.
“Kami tidak melihat ada langkah konkret dari kepala desa. Rumah terdampak terus bertambah setiap hari,” tegasnya. Tuntutan terakhir yang disampaikan adalah permintaan agar pemerintah provinsi segera memperbaiki jalan provinsi yang rusak parah di KM 28 Desa Batuah.
Selama aksi, massa membentangkan sejumlah spanduk yang bertuliskan: “Pemerintah daerah tak bermarwah di depan masyarakat Batuah” dan “Aliansi Pemuda Tani Jaya Bersatu menuntut hak warga.”
“Kami datang ke sini bukan untuk keributan. Kami datang untuk menyampaikan jeritan masyarakat yang sudah terlalu lama dibiarkan. Pemerintah jangan cuma gratispol, lihat juga pembangunan agar Desa Batuah bisa maju,” bebernya. (mrf/nha)