samarinda

Gandeng UGM, Pemkot Samarinda Bongkar Masalah Tata Kota

Rabu, 30 Juli 2025 | 13:45 WIB
Pemandangan salah satu sudut kota Samarinda.

SAMARINDA- Masalah klasik seperti transportasi yang semrawut, gedung sekolah yang boros energi, dan perubahan fungsi bangunan yang luput dari pemantauan masih membayangi Samarinda. Untuk itu, pemerintah kota mulai menjajaki kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM), membahas sejumlah kajian dari desain bangunan hemat energi hingga pemetaan kota berbasis digital.

Kepala Bagian Kerja Sama Pemkot Samarinda, Idfi Septiani, mengungkapkan bahwa kerja sama ini muncul dari kebutuhan konkret kota yang makin kompleks, bukan sekadar formalitas antar-lembaga. Sebab banyak hal yang perlu dibenahi dan dipikirkan dengan pendekatan ilmiah. “Kami butuh mitra yang bisa bantu memetakan arah ke depan secara rasional,” ucapnya.

Salah satu hal yang kini jadi fokus adalah desain sekolah yang ramah iklim. Idfi menyebut, konsep green building akan diujicobakan pada satu bangunan SD dan satu lagi bangunan SMP. Tujuannya bukan cuma efisiensi energi, tapi juga memastikan desainnya sesuai standar bangunan hijau yang berlaku nasional. “Kami ingin ini betul-betul diuji dan diakui, bukan cuma klaim semata,” katanya.

Namun proyek ini tidak berhenti di sektor bangunan. Idfi mengatakan bahwa tim dari UGM juga akan terlibat dalam merumuskan regulasi lingkungan serta mengkaji ulang sistem transportasi perkotaan. Termasuk di dalamnya rencana membuat sistem Transit Oriented Development (TOD) yang memungkinkan warga berpindah moda transportasi dengan mudah dari satu titik ke titik lain.

“Contohnya, dari Bandara APT Pranoto ke simpang empat Lembuswana, harusnya sudah bisa nyambung ke seluruh kota. Tapi faktanya kan sekarang belum. Nah, ini yang mau dibenahi,” ujar Idfi.

Selain itu, Kota Samarinda juga akan mulai menyusun konsep City Digital Twin yaitu model virtual dari kota yang bisa digunakan untuk memantau berbagai hal secara real time, termasuk pemanfaatan lahan dan potensi pajak.

“Misalnya ada rumah yang berubah fungsi jadi ruko, harusnya itu langsung terdeteksi dan bisa kita sesuaikan nilai PBB-nya. Sekarang belum bisa dilakukan secara otomatis,” jelasnya. (adv/diskominfosmd/i)

 

Terkini