samarinda

329 Pejabat Baru Samarinda Dilantik, Tiga Bulan Tancap Gas, Bukan Gaspol

Selasa, 30 September 2025 | 09:15 WIB
Wali Kota Samarinda Andi Harun melantik ratusan pejabat di tingkat kepala dinas hingga kepala sekolah, Senin (29/9/2025). (MELI/SAPOS)

 

SAMARINDA - Sebanyak 329 pejabat di lingkungan Pemkot Samarinda resmi dilantik, Senin (29/9/2025). Dari jumlah itu, tujuh orang menempati posisi baru sebagai kepala dinas dan kepala badan. Sisanya terdiri atas 230 pejabat administrasi, 78 kepala sekolah, serta masing-masing tujuh kepala puskesmas dan pejabat fungsional.

Dalam arahannya, Wali Kota Samarinda Andi Harun menekankan pentingnya rasa tanggung jawab, tanpa terpengaruh besar kecilnya tunjangan. Ia mengingatkan agar seluruh pejabat menjauhi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), terutama terkait pengadaan barang dan jasa. “Dua bulan saja untuk penyesuaiannya, di bulan ketiga sudah mulai tancap gas. Tapi bukan gaspol ya,” tegasnya.

Baca Juga: ASN Samarinda Dilantik, Wali Kota Minta Tingkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Perizinan

Andi menambahkan, tahun depan pemerintah pusat akan kembali memotong dana Transfer ke Daerah (TKD). Karena itu, pejabat diminta berinovasi dalam kinerja, menyesuaikan program dengan keterbatasan anggaran dan ketersediaan sumber daya manusia.

Selain itu, ia menekankan pelayanan publik harus dimaksimalkan, khususnya terkait administrasi, air bersih, dan pendidikan. Gaya hidup pejabat pun turut disinggung.

“PPPK itu tidak boleh nongkrong sebenarnya, gaji Rp3 jutaan. Seminggu nongkrong habis Rp200 ribu, sebulan empat kali bisa mampus. Gaji masih segitu belum saatnya meninggikan gengsi,” ujarnya.

 Salah satu pejabat muda yang dilantik dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) adalah Yosua Laden. Mantan Camat Samarinda Kota ini kini dipercaya memimpin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Samarinda.

“Dalam waktu dekat saya akan koordinasi dengan tim di kantor. Seperti kata Pak Wali, segala sesuatunya harus menyesuaikan dengan anggaran yang ada, tidak harus pol,” pungkasnya. (hun/beb)

 

Terkini