SAMARINDA — Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kalimantan Timur, Ririn Sari Dewi, membantah keras kabar yang beredar di media sosial mengenai anggaran perjalanan dinas senilai Rp1 miliar, menyusul sorotan publik sebelumnya terkait anggaran influencer Rp1,7 miliar dan hadiah Duta Pariwisata yang dinilai minim.
Ririn menegaskan bahwa informasi yang viral di media sosial tersebut menyesatkan dan tidak mencerminkan realisasi anggaran Dispar Kaltim. Ia menduga angka fantastis tersebut berasal dari dokumen usulan awal tahun yang belum melalui proses rasionalisasi.
“Itu data tahun sebelumnya, sebelum kena rasionalisasi, dan itu pun masih tahap usulan, bukan realisasi,” tegas Ririn pada Rabu (29/10).
Ririn memastikan bahwa Dispar Kaltim tidak pernah memiliki anggaran perjalanan dinas hingga mencapai Rp1 miliar, apalagi untuk satu kali keberangkatan seperti yang diisukan.
Menurut perhitungannya, setiap perjalanan dinas rata-rata hanya menghabiskan biaya sekitar Rp30 juta hingga Rp36 juta, tergantung jenis kegiatan seperti table meeting atau pendampingan pelaku usaha wisata. Jika diakumulasi, total anggaran perjalanan dinas selama satu tahun hanya sekitar Rp300 juta.
“Sekali berangkat itu paling Rp30 jutaan. Total setahun juga sekitar Rp300 jutaan,” jelasnya.
Efisiensi Anggaran dan Fokus ke Depan
Ririn menduga angka tinggi yang beredar bersumber dari dokumen usulan awal APBD yang kemudian disesuaikan melalui kebijakan efisiensi daerah dan arahan Gubernur Kaltim. Ia juga telah melakukan pengecekan internal.
“Kami juga sudah tracking ke internal. Nilai-nilai itu tidak ada di sistem kami. Mungkin sumbernya dari dokumen usulan awal, tapi sudah berubah setelah penyesuaian anggaran,” bebernya, menegaskan bahwa tidak ada pos perjalanan dinas senilai Rp900 juta atau Rp1 miliar dalam APBD Dispar Kaltim tahun anggaran 2025.
Ia menambahkan, mulai tahun 2026 mendatang, Dispar Kaltim akan mengalihkan fokus kegiatannya pada program yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.
“Sesuai arahan Pak Gubernur, kegiatan ke depan harus lebih banyak menyentuh masyarakat. Jadi bisa lewat Zoom Meeting, FGD, atau memanfaatkan fasilitas pemda yang sudah ada,” ujarnya.
Ririn mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang beredar tanpa melakukan verifikasi. “Kami terbuka kok. Kalau mau data resmi, bisa minta ke kami. Jangan asal sebar, nanti malah menyesatkan,” pungkasnya. (mrf/beb)