PROKAL.CO, SAMARINDA – Puluhan organisasi masyarakat yang tergabung dalam Forum Aksi (Fraksi) Kalimantan Timur kembali menggelar aksi demonstrasi menuntut pemerintah pusat menghentikan pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP/TKD) serta meninjau ulang kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Provinsi Kalimantan Timur. Aksi ini merupakan lanjutan dari unjuk rasa sebelumnya pada 16 Oktober 2025.
Fraksi Kaltim terdiri dari berbagai unsur masyarakat, di antaranya LPADKT, KNPI Kaltim, KNPI Samarinda, LMP, DAKUBA, FKPPI, Gepak Kuning, DAD, Gerdayak, mahasiswa, kepala adat Pampang, kepala adat Bentian, kepala adat Isen Mulang, hingga Asosiasi Pendeta. Mereka menegaskan bahwa aksi ini mewakili suara masyarakat lintas suku dan kelompok di Kalimantan Timur.
Ketua Fraksi Kaltim, Vendy Meru, mengatakan aksi lanjutan ini dilakukan karena pemerintah belum memberikan tanggapan yang memadai terhadap tuntutan mereka, meski sebelumnya telah diberi tenggat waktu 14 hari.
“Sampai hari ini kami belum mendapat tanggapan positif. Gerakan ini adalah bentuk keseriusan kami menolak kebijakan pemangkasan dana bagi hasil oleh pemerintah pusat, khususnya Kementerian Keuangan. Kami merasa diperlakukan tidak adil,” ujar Vendy di sela-sela aksi.
Menurut Vendy, Kalimantan Timur selama puluhan tahun menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara, terutama dari sektor batu bara dan migas. Pada 2024, total setoran dari Kaltim ke kas negara disebut mencapai lebih dari Rp800 triliun.
Namun, ia menilai kondisi kesejahteraan masyarakat dan infrastruktur di daerah tersebut tidak sebanding dengan kontribusi besar yang telah diberikan. Ia mencontohkan kondisi Bandara APT Pranoto yang disebut “bertaraf internasional, tetapi rumputnya setinggi 50–60 sentimeter”, serta jalan menuju bandara dan akses tol yang rusak.
“Ini perlakuan yang tidak adil. Kami bukan anti pemerintah, tapi kami ingin Kaltim diperhatikan. Masyarakat di sini masih jauh dari sejahtera,” tegasnya.
Vendy juga menegaskan aksi yang dilakukan Fraksi Kaltim tidak membawa agenda politik atau kepentingan kelompok tertentu. “Kaltim punya 27 suku. Gerakan ini murni menyampaikan aspirasi rakyat. Tidak ada kepentingan politik, agama, atau ormas,” katanya.
Ia menambahkan, kebijakan pusat yang memangkas anggaran daerah membuat ruang gerak Pemerintah Provinsi Kaltim semakin terbatas. “Gubernur yang kita pilih pun tidak bisa bekerja maksimal kalau anggarannya dipangkas. Bagaimana mau menjalankan program kalau uangnya tidak ada?” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, Fraksi Kaltim juga menyampaikan rencana untuk menutup akses transportasi batu bara di Sungai Mahakam serta jalur distribusi lainnya di Kalimantan Timur apabila pemerintah pusat tidak segera menanggapi tuntutan mereka.
“Sungai Mahakam adalah urat nadi transportasi batu bara. Kalau tidak ada jawaban dari pusat, suka tidak suka, pelampung ini akan kami turunkan ke Sungai Mahakam. Pengiriman batu bara tidak boleh keluar,” tegas Vendy.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa pihaknya tidak mencari konflik, namun akan mengambil langkah lebih tegas bila aspirasi masyarakat terus diabaikan. “Kami hanya ingin perlakuan adil. Titik,” pungkasnya. (*)