Program Pendidikan Gratis Diperbesar Meski APBD Kaltim Diprediksi Turun Rp7 Triliun
SAMARINDA KOTA, [Tanggal Hari Ini] — Permasalahan keterlambatan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) program Gratis Pendidikan Politeknik dan Universitas (Gratispol), khususnya bagi mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Kalimantan Timur, dipastikan akan segera tuntas. Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim, Seno Aji, menargetkan penyelesaian pembayaran dapat rampung pada awal Desember.
Pemprov Kaltim sebelumnya beralasan bahwa keterlambatan ini disebabkan oleh sistem administrasi mahasiswa dan kampus yang belum sepenuhnya lengkap, serta proses menunggu regulasi sebagai payung hukum penggunaan anggaran.
“Satu dua minggu ini sudah banyak yang terverifikasi, sudah 70 persen yang tuntas. Insyaallah awal Desember selesai,” jelas Seno Aji, Kamis (tanggal tidak disebutkan).
Seno mengakui adanya keterlambatan yang harus disikapi sebagai catatan evaluasi agar tidak terulang pada tahun anggaran berikutnya. Ia mewajibkan seluruh penyelesaian administrasi tuntas pada periode November–Desember. “Kami tidak ingin anggaran kembali ke negara. Kami mohon bantuan perguruan tinggi negeri dan swasta untuk segera menyelesaikan persyaratan administrasi,” tegasnya.
Meskipun dihadapkan pada prediksi penurunan signifikan Dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga Rp7 triliun—membuat APBD Kaltim tahun depan diperkirakan turun dari Rp21 triliun menjadi sekitar Rp14 triliun—Wagub Seno Aji memastikan program bantuan pendidikan Gratispol tetap berlanjut dan bahkan diperbesar pada 2026.
Tahun depan, Pemprov Kaltim menyiapkan anggaran yang jauh lebih besar, yakni sekitar Rp1,4 triliun untuk meng-cover 130 ribu hingga 140 ribu mahasiswa dari semester 1 hingga semester 8. Angka ini meningkat drastis dibandingkan pagu anggaran tahun ini yang mencapai sekitar Rp200 miliar untuk 32.853 mahasiswa.
“Intinya, Program Gratispol tidak boleh hilang. Anggaran Gratispol tahun 2026 kami pastikan tetap berjalan,” tegas Seno.
Ia menjelaskan bahwa Pemprov telah menyisihkan kisaran Rp1,4 triliun hingga Rp2 triliun saat pembahasan anggaran untuk menjamin keberlanjutan program tersebut, di tengah upaya mencari strategi fiskal baru.
Seno juga menekankan bahwa program beasiswa ini harus benar-benar tepat sasaran dan tidak menyulitkan mahasiswa. “Kami putuskan, semua anak-anak kita nanti akan mendapat UKT gratis, dan tidak menyulitkan mahasiswa,” pungkasnya, mengingatkan agar beasiswa tidak didominasi oleh kelompok yang sudah mampu secara ekonomi. (adv/diskominfo/i)