SAMARINDA – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sabaruddin Panrecalle, mengungkapkan perkembangan terbaru perbaikan pelindung (fender) Jembatan Mahakam I Samarinda pasca-dua insiden tabrakan tongkang pada awal tahun 2025. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi II pada Rabu (26/11/2025), Sabaruddin memastikan bahwa perbaikan telah mulai berjalan, meski menghadapi kendala.
Jembatan Mahakam I saat ini dalam kondisi rentan setelah kehilangan dua komponen pelindungnya akibat insiden Februari dan April 2025. RDP tersebut bertujuan menagih janji dan komitmen perbaikan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Tanggung Jawab Kerusakan Pilar Selesai
Sabaruddin mengonfirmasi bahwa salah satu kerusakan akibat tabrakan telah diselesaikan oleh pihak perusahaan.
“RDP tadi pihak BBPJN menyebut pier di pilar keempat (yang ditabrak) sudah diperbaiki. Tanggung jawab PT ESL (Energi Samudera Logistik) telah selesai,” ujarnya.
PT ESL sendiri merupakan pemilik kapal ponton bermuatan batu bara yang menabrak pilar 4 Jembatan Mahakam I pada 26 April 2025, yang sempat menyebabkan pier penyangga penyok. Terkait insiden pertama pada 16 Februari 2025, di mana tongkang milik PT Pelayaran Mitra Tujuh Samudera menabrak dan menghancurkan fender pilar, Sabaruddin menyebut perusahaan telah memilih opsi mengerjakan sendiri perbaikan tersebut.
“Sekarang sudah ada rekanan yang siap mengerjakan fender itu,” sebut politikus Gerindra ini. Sabaruddin merinci, pembangunan ulang fender akan ditangani oleh PT Naviri Multi Konstruksi dengan nilai kontrak Rp27,2 miliar, serta pengawasan oleh konsultan PT Awefendi Geostruk Indonesia. Pekerjaan ini dimulai sejak 22 Oktober 2025 dengan masa kerja 180 hari, namun progresnya baru mencapai 6,23 persen.
“BBPJN mendampingi pengawasan agar fender yang dikerjakan benar-benar sesuai spesifikasi,” tegasnya. Sabaruddin mengakui, informasi mendetail mengenai progres ini baru diketahui DPRD Kaltim dalam RDP karena komunikasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) sempat terputus akibat adanya pergantian kepengurusan unit pelaksana teknis Kementerian PUPR di Kaltim.
Untuk itu, Sabaruddin memberikan satu catatan penting agar Komisi II tetap mengawal dan menjembatani komunikasi. Hal ini diperlukan untuk memahami kendala yang menghambat pekerjaan fender. Dalam RDP, rekanan melaporkan bahwa pasang-surut air sungai dan tingginya aktivitas lalu lintas kapal di bawah jembatan menjadi kendala utama pengerjaan ulang.
“Untuk kendala, nanti akan kami komunikasikan dengan KSOP dan Pelindo, intinya mesti melaporkan progresnya kepada kami juga,” tandas Sabaruddin, menekankan perlunya koordinasi lintas sektor demi percepatan perbaikan. (adv/dprdkaltim/i)