SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Masud (Hamas), menyoroti buruknya penanganan banjir di Kaltim yang ia nilai disebabkan oleh pendekatan parsial dan kondisi infrastruktur penampungan air yang sudah usang. Ia menekankan bahwa fasilitas penampungan air yang ada saat ini merupakan warisan era kolonial Belanda dan sudah tidak memadai untuk mengatasi curah hujan masa kini.
“Penampungan air kita itu zaman Belanda. Belum ada yang dibangun dengan benar-benar,” ujar Hamas.
Menurutnya, desain infrastruktur lama ini justru menjadi biang kerok banjir berulang. “Jadi kalau airnya penuh musim hujan itu dibuka, ya banjir ke kota. Pas air sungai dangkal dan pasang air, banjir lagi,” jelasnya.
Hamas menegaskan bahwa permasalahan banjir di Kaltim tidak dapat diatasi hanya dengan membenahi satu titik saja. Ia mendesak pemerintah untuk beralih dari pendekatan parsial ke solusi komprehensif yang melibatkan seluruh komponen terkait.
Semua komponen harus terhubung dan diselesaikan secara simultan, meliputi:
Pembangunan dan perbaikan penampungan air yang modern.
Pembenahan total saluran drainase.
Pengurukan (dredging) sungai, termasuk Sungai Mahakam.
Pengawasan ketat terhadap struktur tanah di kawasan tambang maupun permukiman.
“Ini tidak bisa parsial. Dia harus komprehensif penyelesaian banjir. Dan itu perlu pembicaraan yang baik, pemerintah pusat, pemerintah kota, provinsi, semuanya harus terlibat,” pungkas Hamas.
Tujuan utama dari desakan ini, menurutnya, adalah untuk memastikan solusi dapat berjalan efektif untuk melindungi masyarakat dari risiko banjir yang terus berulang, dan bukan sekadar memperdebatkan kewenangan. (Adv/DprdKaltim/i)