SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur secara resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna ke-47 yang digelar pada Minggu malam (30/11/2025). Pengesahan ini berhasil dicapai setelah Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mencapai kesepakatan final, meskipun proses pembahasan tahun ini berlangsung di tengah tekanan fiskal yang cukup berat.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud (Hamas), menyebut kondisi keuangan daerah tidak setinggi tahun sebelumnya, yang memicu penataan ulang prioritas belanja. Hamas menjelaskan bahwa meskipun angka Rancangan APBD sebelumnya disebut berada di kisaran Rp15 triliun, angka tersebut tidak akan terserap secara penuh. Penyerapan yang diperkirakan hanya 90 persen membuat nilai APBD 2026 dipastikan berada di sekitar Rp14 triliun secara efektif.
“Walaupun pada angka sebenarnya tidak sampai 15, sekitar 14 saja, karena penyerapan yang masuk ke daerah itu hanya sekitar 90 persen,” katanya.
Hamas menambahkan, penurunan fiskal daerah yang mencapai sekitar Rp6 triliun menjadi alasan utama pemerintah harus lebih berhati-hati dalam menetapkan program strategis.
Menurutnya, DPRD mendorong agar anggaran tahun depan benar-benar diarahkan pada sektor yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yakni: Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dasar.
Selain itu, penguatan ekonomi kerakyatan melalui dukungan terhadap pelaku UKM menjadi salah satu fokus penting agar daya saing ekonomi daerah tetap terjaga di tengah keterbatasan anggaran.
Hamas juga menuturkan bahwa pembahasan APBD berlangsung cukup mepet dari batas waktu yang ditentukan. Hal ini terjadi karena adanya kebutuhan efisiensi yang harus menyesuaikan perubahan dari pemerintah pusat, sehingga beberapa tahapan teknis harus diulang. Kondisi tersebut membuat paripurna persetujuan terpaksa digelar pada hari libur demi mengejar target agar APBD dapat disahkan satu bulan sebelum tenggat sesuai aturan.
Meski melalui proses yang dinamis, Hamas menegaskan bahwa seluruh pihak tetap berada pada satu kesepahaman demi kepentingan daerah. “Mepet waktu itu bukan karena kita, tapi karena turbulensi dan efisiensi yang harus diubah, tapi semua sepakat sehingga bisa ditandatangani malam ini,” tutupnya. (adv/dprd/i)