SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) berencana membahas serius kasus patah tulang yang dialami seorang siswa SD di Samarinda akibat perkelahian di lingkungan sekolah. Insiden ini dinilai anggota dewan sebagai indikasi nyata adanya kelalaian fungsi pengawasan di institusi pendidikan.
Anggota DPRD Kaltim, Syahariah Mas’ud, menyebut insiden tersebut sebagai cerminan mutu pendidikan di Kaltim yang perlu dievaluasi. “Ini gambaran pendidikan di Kaltim yang menurut saya kurang baik dan perlu dibahas di Komisi IV. Kami kemungkinan besar akan mengangkat persoalan kekerasan di sekolah dalam rapat nanti,” ujar Syahariah, Minggu (30/11/2025).
Syahariah Mas’ud mempertanyakan mengapa perkelahian serius yang terjadi di area sekolah, yang seharusnya ramai dan diawasi, bisa luput dari pantauan hingga menimbulkan cedera parah.
“Perkelahian di sekolah sampai menyebabkan patah tulang kok bisa tidak ketahuan? Ini kan sekolah umum, ramai, pasti banyak yang melihat. Kalau kejadiannya di hutan atau tempat sepi mungkin wajar tidak terpantau. Tapi ini di sekolah, kenapa tidak ada laporan sampai kondisinya separah itu?” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa kasus ini merupakan bukti adanya kelalaian fungsi pengawasan di sekolah. Syahariah mengingatkan bahwa tugas guru bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga mencakup pembinaan karakter dan pengawasan perilaku siswa selama mereka berada di lingkungan sekolah.
“Fungsi guru bukan hanya mengajar, tetapi juga mengawasi dan membina karakter siswa. Pengawasan itu bagian dari tanggung jawab pendidik,” jelasnya.
Selain masalah pengawasan, Syahariah juga menyoroti adanya indikasi menurunnya kedisiplinan dan profesionalisme sebagian tenaga pendidik. Ia menyayangkan masih ada guru yang sekadar hadir tanpa memberikan pendampingan dan pengawasan yang fokus kepada siswa.
“Sekarang ini, jujur saja, masih ada guru yang hanya hadir mengisi absen. Setelah menulis materi di papan tulis, mereka sibuk mengobrol atau mengurus hal lain sehingga tidak fokus pada kelas. Ini yang harus diperhatikan dan dievaluasi,” tuturnya, menekankan perlunya evaluasi mendalam terhadap profesionalisme guru. Komisi IV DPRD Kaltim diharapkan segera menjadwalkan rapat untuk membahas kasus ini dan merumuskan langkah perbaikan pengawasan di sekolah-sekolah Kaltim. (adv/dprdkaltim/i)