BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan resmi mengambil langkah taktis dalam pengelolaan keuangan daerah. Menyusul arahan dari pemerintah pusat, strategi penghematan anggaran kini mulai diberlakukan secara ketat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan guna memastikan penggunaan dana daerah yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Penjabat Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Agus Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa langkah efisiensi ini sebenarnya telah berjalan dalam beberapa waktu terakhir. Fokus utama pemangkasan menyasar pada kegiatan-kegiatan yang dinilai tidak mendesak dan bersifat administratif.
Dalam keterangannya pada Senin (30/3), Agus menjelaskan bahwa sejumlah pos anggaran di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini sedang dalam pemantauan ketat. Kegiatan bimbingan teknis (bimtek) dan perjalanan dinas menjadi dua sektor utama yang mengalami pengurangan signifikan.
“Kegiatan bimtek sebagian besar kita kurangi, begitu pula dengan perjalanan dinas yang sudah mulai kita batasi. Prinsipnya, kami diminta untuk mengevaluasi kembali apakah sebuah kegiatan tersebut benar-benar efektif atau tidak,” jelas Agus.
Selain itu, Pemkot juga berencana melakukan relokasi anggaran dari kegiatan yang bersifat seremonial. Dana hasil penghematan tersebut nantinya akan dialihkan untuk memperkuat pos-pos anggaran yang lebih berdampak luas bagi kemajuan kota.
Meski kebijakan "ikat pinggang" ini diberlakukan, Agus memberikan jaminan bahwa kualitas pelayanan kepada masyarakat tidak akan terganggu. Sesuai dengan instruksi Wali Kota Balikpapan, program-program prioritas yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga tetap menjadi harga mati yang tidak boleh dikurangi volumenya.
“Kegiatan prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama. Kondisinya tidak boleh berubah, apalagi sampai menurun kualitasnya,” tegasnya.
Saat ini, Pemkot Balikpapan masih terus melakukan kajian mendalam mengenai karakteristik pengelolaan anggaran daerah sebelum menetapkan kebijakan final. Mengingat setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda, hasil evaluasi ini nantinya akan dikonsultasikan lebih lanjut kepada pimpinan daerah.
Proses penyesuaian anggaran ini masih menunggu keputusan akhir dari Wali Kota Balikpapan dan koordinasi dengan DPRD Kota Balikpapan. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan postur APBD yang lebih sehat dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan kota di masa depan. (*)
Editor : Indra Zakaria