PROKAL.CO- Pemerintah Kota Balikpapan akhirnya angkat bicara menanggapi kegaduhan publik terkait dugaan rangkap jabatan yang menyeret Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU), Rita. Posisi Rita yang juga disebut menjabat sebagai Dewan Pengawas Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) memicu kekhawatiran masyarakat akan adanya tumpang tindih kepentingan di lingkungan birokrasi.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menegaskan bahwa setiap penempatan pejabat di lingkungan Pemkot seharusnya telah melalui kajian hukum yang matang. Menurutnya, aspek legalitas selalu menjadi landasan utama sebelum sebuah kebijakan atau penunjukan jabatan ditetapkan ke publik.
“Setiap penunjukan jabatan pasti ditelaah oleh bagian hukum, apakah sesuai regulasi atau tidak,” ujar Bagus memberikan penjelasan, Senin sore.
Meski mengklaim adanya prosedur penelaahan, Bagus mengakui bahwa dirinya belum mengantongi informasi detail mengenai kasus spesifik yang tengah ramai diperbincangkan di media sosial tersebut. Ia memastikan akan segera meminta klarifikasi dan penjelasan resmi dari instansi terkait guna memastikan apakah ada aturan yang ditabrak dalam penunjukan tersebut.
Langkah tegas pun disiapkan jika nantinya ditemukan ketidaksesuaian dengan regulasi yang berlaku. Bagus menyatakan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan tidak akan menutup mata dan siap mengambil langkah korektif demi menjaga integritas pemerintahan.
“Kalau terbukti menyalahi aturan, tentu akan diperbaiki. Revisi SK (Surat Keputusan) bukan hal sulit,” tegas Bagus menyikapi potensi pelanggaran administratif.
Terkait isu konflik kepentingan yang menjadi inti keberatan publik, Bagus menilai hal tersebut harus dibuktikan secara objektif berdasarkan fakta-fakta lapangan. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam setiap kebijakan agar tidak menimbulkan persepsi negatif atau mencederai kepercayaan masyarakat terhadap netralitas pejabat publik.
Sebelumnya, isu ini mencuat setelah posisi strategis Kepala Dinas PU dinilai memiliki kaitan erat dengan berbagai proyek infrastruktur daerah, yang dikhawatirkan memiliki irisan kepentingan dengan perannya sebagai pengawas di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). (*)
Editor : Indra Zakaria