PROKAL.CO, TANJUNG REDEB – Terbatasnya jumlah pabrik kelapa sawit di Kabupaten Berau membuat sebagian besar petani rakyat memilih menjual hasil panen mereka ke daerah tetangga, Kutai Timur (Kutim).
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Berau, Lita Handini.
Menurut Lita, kondisi tersebut sudah menjadi perhatian Disbun karena memengaruhi harga tandan buah segar (TBS) yang diterima petani.
“Ada banyak petani yang akhirnya menjual ke Kutim karena di sana jumlah pabriknya jauh lebih banyak dibanding di Berau. Persaingan harga juga lebih tinggi, sehingga mereka bisa mendapatkan harga yang lebih bagus,” jelasnya, Jumat (11/4/2025).
Dari data yang ada jumlah pabrik kelapa sawit di Berau tercatat 14 unit. Idealnya, untuk setiap 6.000 hektare lahan sawit, satu pabrik dibutuhkan agar distribusi TBS bisa optimal.
Namun, berdasarkan data statistik, luas kebun sawit di Berau mencapai 150.000 hektare, yang artinya jumlah pabrik saat ini masih jauh dari cukup.
“Makanya, banyak TBS kita lari ke Kutim. Di sana ada sekitar 40 pabrik, jadi harga lebih bersaing dan petani kita tertarik menjual ke sana. Bahkan dari Kecamatan Biatan dan Kelay, cukup banyak petani yang memilih opsi itu,” ungkapnya.
Ia juga mengakui, ada sejumlah aduan dari petani mengenai harga beli TBS dari beberapa pabrik di Berau yang dinilai terlalu rendah.
Menanggapi hal itu, pihaknya terus melakukan pembinaan terhadap pabrik-pabrik di Berau agar bisa memberikan harga yang lebih layak.
“Memang tidak bisa disamaratakan, ada pabrik yang membeli lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Tapi kami terus mendorong agar semua bisa memberikan harga terbaik untuk petani," katanya.
"Salah satu kendalanya memang jumlah pabrik yang terbatas, terutama di wilayah pesisir seperti Biatan dan Talisayan,” sambungnya.
Lita mencontohkan, di wilayah Kecamatan Segah dan Kelay, jumlah pabrik sawit relatif lebih banyak sehingga terjadi persaingan harga antar pabrik.
Hal ini berdampak langsung pada harga yang diterima petani.
“Kalau di Segah sudah rebutan beli sawit rakyat, jadi harga otomatis bagus. Beda dengan Biatan, yang baru punya satu pabrik. Tapi sekarang sedang dibangun satu lagi, mudah-mudahan segera rampung,” katanya.
Disbun, kata Lita, juga mendukung penuh pihak manapun yang ingin berinvestasi membangun pabrik sawit di Berau, asalkan semua ketentuan regulasi dipenuhi.
“Kita sambut dengan tangan terbuka. Yang penting ikuti aturan yang ada, supaya investasi aman dan berkelanjutan,” tegasnya.
Terkait kemitraan, Lita menyebut, sebagian besar petani yang bermitra adalah petani plasma yang dibina langsung oleh perusahaan.
Sementara untuk petani mandiri yang belum memiliki mitra, pihaknya mendorong mereka bergabung ke dalam koperasi agar bisa menjalin kemitraan dengan pabrik.
Sebab, dengan bermitra, harga TBS dapat dibeli sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah.
“Kita fasilitasi. Tapi memang tidak mudah karena syaratnya cukup ketat. Lokasi kebun harus clear and clean, tidak boleh berada dalam kawasan hutan lindung (KBK) atau hak guna usaha (HGU). Nah, syarat ini yang kadang sulit dipenuhi koperasi,” jelasnya.
Meski begitu, dirinya optimistis ke depan akan semakin banyak petani yang bisa bermitra.
Dengan begitu, harga jual TBS akan lebih terjamin dan kesejahteraan petani pun meningkat.
“Kalau bisa nanti bukan cuma pabrik TBS saja, tapi juga pabrik pengolahan lanjutan seperti minyak goreng. Supaya nilai tambahnya lebih besar untuk daerah,” jelasnya.
Terpisah, Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, menyebut persoalan terbatasnya jumlah pabrik kelapa sawit yang berdampak pada harga jual TBS petani, menjadi persoalan klasik yang belum terselesaikan dan harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah bersama pihak terkait.
"Selama ini petani kita berada pada posisi yang lemah karena minimnya infrastruktur industri pendukung. Akibatnya, mereka terpaksa menjual ke luar daerah yang memiliki pabrik lebih banyak, seperti Kutai Timur. Ini jelas merugikan daerah, baik dari sisi ekonomi maupun potensi pendapatan," ujarnya.
Dedy menekankan, pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, khususnya untuk sektor industri hilir kelapa sawit.
Ia berharap pemerintah daerah bisa lebih aktif memfasilitasi investor yang ingin membangun pabrik di wilayah-wilayah sentra sawit seperti pesisir.
"Kita perlu mendorong pemerataan pembangunan pabrik di seluruh wilayah, bukan hanya terpusat di Segah atau Kelay. Kalau perlu, siapkan inovasi khusus agar investor tertarik. Karena kalau tidak begitu, petani kita akan terus menjual keluar, dan kita akan terus ketinggalan dalam rantai industri sawit ini," katanya. (*/aja/far)
Editor : Faroq Zamzami