Gubernur Kalimantan Timur, H Rudy Mas'ud, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara virtual dari ruang rapat lantai 2 Kantor Gubernur Kaltim pada Selasa, 4 Maret 2025.
Ia didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, serta Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kaltim, Iwan Darmawan.
Rakor yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini turut dihadiri oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Haikal Hassan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, dan Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir. Pertemuan berlangsung di ruang Sasana Bhakti Praja Kemendagri Jakarta.
Dalam paparannya, Tito Karnavian mengungkapkan bahwa berdasarkan data BPS per 3 Maret 2025, inflasi nasional pada Februari 2025 mengalami deflasi sebesar -0,09 persen secara tahunan (year-on-year) dibandingkan Februari 2024 dan -0,47 persen secara bulanan (month-to-month) dibandingkan Januari 2025.
"Meskipun terjadi deflasi, kondisi daya beli masyarakat masih cukup baik. Saya melihat ini tidak mengkhawatirkan, karena kemampuan daya beli masyarakat cukup terjaga," ujar Tito.
BPS Provinsi Kaltim mencatat bahwa pada Februari 2025, Kaltim mengalami deflasi sebesar 0,30 persen secara tahunan. Sejumlah komoditas utama yang berkontribusi terhadap deflasi antara lain tarif listrik, angkutan udara, telepon seluler, dan bensin.
Sementara itu, beberapa komoditas lain justru memicu inflasi, seperti emas perhiasan, beras, kopi bubuk, cabai rawit, minyak goreng, air kemasan, serta beberapa jenis makanan dan sayur-sayuran.
Menanggapi hal ini, Gubernur Rudy Mas'ud menyoroti pentingnya optimalisasi potensi daerah untuk mengendalikan harga komoditas tertentu, terutama minyak goreng. "Minyak goreng akan menjadi perhatian utama, mengingat Kaltim adalah produsen kelapa sawit yang merupakan bahan baku utama. Potensi ini harus dimanfaatkan dengan baik untuk menekan inflasi daerah," tegasnya. (adv/diskominfo/i)
Editor : Indra Zakaria