Angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Ketapang adalah sebesar 3,57 persen. Hal tersebut diungkapkan Asisten Setda Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Syamsul Islami, membuka Lokakarya Penyusunan Rencana Aksi Tahunan (RAT) penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Ketapang 2024, di salah satu hotel di Kota Ketapang, Selasa (20/2).
Syamsul mengatakan, lokarkarya ini merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Ketapang untuk mencari solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Kabupaten Ketapang, khususnya kemiskinan ekstrem.
"Sebagaiman kita diketahui secara umum angka kemiskinan di Kabupaten Ketapang menurut BPS tahun 2023 adalah sebesar 9,25 persen," katanya. Dari angka tersebut, berdasarkan data Pensasaran Pencepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari hasil pendataan keluarga 2021/ 2022, angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Ketapang, diungkapkan dia, adalah sebesar 3,57 persen.
Jika dibandingkan dengan rata-rata di Kalbar yakni di angka 1,41 persen, maka kondisi kemiskinan ekstrem Ketapang, diakui dia, cukup tinggi.
"Saya percaya bahwa dengan berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya yang ada, kita dapat menciptakan model yang komprehensif dan berkelanjutan dalam mengatasi kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem di Kabupaten Ketapang," ucapnya.
Menurutnya, model tersebut harus dapat membantu masyarakat dalam memperoleh akses ke pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang baik, pekerjaan yang layak, serta mendukung usaha ekonomi lokal yang ada di masyarakat.
Kegiatan ini sendiri diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) bersama USAID ERAT selama tiga hari.
Sebelumnya, pada November lalu, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Maryadi Asmu'ie, membuka konsultasi publik Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RKPD) Kabupaten Ketapang tahun 2024 – 2026, di salah satu hotel di Kota Ketapang, 30 November.
Melalui kegiatan ini, Maryadi berharap seluruh elemen, baik perangkat daerah, sektor nonpemerintah dan swasta, serta masyarakat Kabupaten Ketapang, dapat memberikan masukan sebagai langkah efektif dalam mempercepat pengurangan angka kemiskinan.
"Konsultasi publik ini sangat penting untuk dilaksanakan agar secara bersama-sama kita dapat membicarakan perencanaan dan pelaksanaan berbagai program khusus percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Ketapang," katanya.
Dia menjelaskan, data persentase penduduk miskin Kabupaten Ketapang tahun 2023 baru saja dipublikasikan oleh BPS. Di mana angka kemiskinan di Kabupaten Ketapang berada di angka 9,25 persen. Artinya, diungkapkan dia bahwa angka kemiskinan di Ketapang hanya turun sebesar 0,14 persen dari tahun 2022 yang berada di angka 9,39 persen.
"Jika dilihat posisi relatif tingkat kemiskinan Kabupaten Ketapang berada pada posisi ketiga termiskin setelah Kabupaten Melawi dan Kabupaten Landak," jelasnya.
Penurunan angka kemiskinan yang cukup lambat, menurutnya, merupakan cermin untuk segera membenahi diri.
Namun, tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan yang lain, dia yakin, hal itu mustahil tercapai.
"Untuk itu, kami sangat mengharapkan saran, masukan, dukungan dan komitmen dari segenap pihak untuk bersama-sama merumuskan strategi percepatan penanggulan kemiskinan di Kabupaten Ketapang," harapnya.
"Oleh karena itu, saya mengingatkan pentingnya kerja sama antara sektor nonformal, pihak swasta dan masyarakat dengan pemerintah, terkait pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang menjadi rencana kerja di perangkat daerah agar terjalin kerja sama yang harmonis, sehingga kita bisa bersama-sama mengurangi jumlah warga miskin di Kabupaten Ketapang," pungkas Maryadi. (afi)
Editor : Indra Zakaria