Tetapi paling banyak dan mendominasi adalah formasi guru dan tenaga kesehatan. Dia melanjutkan di lingkup Pemkot Pontianak untuk formasi guru sendiri, setiap tahunnya cukup banyak yang purnatugas.
Bahkan dalam setahun pernah dua ratus guru pensiun. Maknya pengajuan formasi guru ke pusat begitu banyak. Sebab harus menutupi guru-guru yang purnatugas ini. Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin menyinggung soal jumlah tenaga honorer dan kontrak yang ada di Pemkot Pontianak.
Dari informasinya, mereka yang mengabdi lama sebagai honorer sudah semestinya dapat diangkat menjadi PPPK.Kuncinya saat ini ada pada pelaporan data yang masuk ke BKPSDM. Jika data-data tersebut sudah masuk semuanya, otomatis data tersebut akan dikirim ke pusat.
Namun jika ada data yang sampai tak dikirim ke BKPSDM ini yang bakal jadi masalah ke depan. Oleh sebab itu, dimintanya tiap OPD yang memiliki tenaga kontrak dan honor untuk mendata sehingga dalam penerimaan CPNS dan PPPK di tahun ini mereka bisa terakomodir.
“Petugas bagian pendataan ini jangan acuh tak acuh. Kasihanlah teman-teman honorer yang sudah bekerja lama. Beban kerja saya pikir juga sama. Mereka juga banyak tanggung jawabnya. Malahan kadang mereka yang menyelesaikan tugas-tugas dari teman ASN,” katanya.
Mengenai tanggung jawab dan tugas, menurut Satar, honorer tidak perlu diragukan lagi.
Sebab sudah sehari-hari mengerjakan tugas di masing-masing OPD. Artinya mereka layaklah untuk diangkat menjadi PPPK. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kalimantan Barat Ani Sofian mengatakan jumlah tenaga teknis yang akan direkrut tahun ini sebanyak 1.076 untuk PPPK dan 39 untuk CPNS.
Sedangkan tenaga kesehatan jumlah yang direkrut khusus PPPK hanya 14 orang dan 21 untuk CPNS. Lalu untuk tenaga guru, rekrutmen yang dibuka hanya untuk PPPK. Jumlahnya 427 orang. “Secara total ada 1.519 untuk PPPK dan 60 untuk CPNS. Total rekrutmennya 1.579,” kata Ani di Pontianak.Ani menjelaskan pihaknya mengevaluasi proses rekrutmen PPPK dan CPNS tahun lalu. Sebab ada formasi yang kosong pendaftar.
“Jadi itu yang kami evaluasi, dan harapan kami persoalan honorer tuntas dalam rekrutmen tahun ini,” ujar Ani.Ani menambahkan jika pihaknya masih menunggu jadwal pembukaan rekrutmen PPPK dan CPNS.
Rapat yang diikuti di Jakarta beberapa waktu lalu belum pada jadwal rekrutmen, melainkan hanya membahas jumlah formasi yang akan direkrut tahun ini. Formasi yang direkrut itu, kata Ani merupakan telah disetujui pemerintah pusat. “Jadi jumlah yang diusulkan Kalbar disetujui 100 persen,” kata Ani.
Kementerian PANRB telah menerima usulan kebutuhan ASN dari berbagai instansi pusat dan daerah sebesar 1,38 juta; dan sudah ditetapkan formasinya sebanyak 1,28 juta untuk memenuhi kebutuhan ASN secara nasional sebesar 2,3 juta secara bertahap.
ASN yang dimaksud terdiri atas dua kategori, yaitu CPNS yang bisa dilamar oleh fresh graduate; serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang diperuntukkan bagi tenaga non-ASN dan eks THK-2 yang telah masuk basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kemudian Kemenpan RB juga menyampaikan bahwa beberapa prioritas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memenuhi kebutuhan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) tahun 2024.
Salah satunya adalah fresh graduate yang memiliki kemampuan digital menjadi salah satu sasaran SDM yang akan direkrut pada seleksi CASN pada tahun ini. (iza)