KETAPANG- Kondisi sejumlah ruas jalan provinsi di Kabupaten Ketapang kian memprihatinkan. Kerusakan yang disebut warga sudah mencapai tahap "hancur lebur" ini memicu gelombang kekecewaan terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat serta jajaran anggota DPRD Kalbar, khususnya yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Ketapang. Warga menilai, para pemangku kebijakan seolah tutup mata terhadap penderitaan masyarakat yang setiap hari harus melintasi jalur berbahaya tersebut.
Beberapa titik kerusakan terparah terpantau berada di ruas Jalan Tumbang Titi-Tanjung, Pesaguan-Kendawangan, hingga jalur Sungai Gantang-Teluk Batu. Kurniawan, salah seorang warga setempat, mengungkapkan kekecewaannya karena merasa tidak ada respon nyata dari pihak provinsi. Menurutnya, absennya aksi perbaikan membuat masyarakat merasa dianaktirikan dan diabaikan nasibnya oleh para wakil rakyat yang mereka pilih.
Hal serupa dikeluhkan oleh Rusdi, warga Kecamatan Kendawangan. Ia menyebut bahwa sentimen negatif terhadap Pemprov dan anggota legislatif asal Ketapang kini meluas di tengah masyarakat. Ia menilai, para pejabat terkesan tidak berbuat banyak untuk mendorong percepatan perbaikan jalan yang menjadi urat nadi perekonomian warga tersebut.
Menanggapi polemik ini, Anggota DPRD Kabupaten Ketapang, Mochtar, meminta Pemprov Kalbar untuk segera memberikan respons terbuka. Menurutnya, lambatnya aksi dari provinsi sering kali menyebabkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang yang menjadi sasaran amarah warga. Padahal, masyarakat luas tidak semuanya memahami perbedaan kewenangan antara jalan kabupaten dan jalan provinsi.
Mochtar menegaskan bahwa Pemkab Ketapang sebenarnya telah proaktif mengusulkan penanganan sembilan ruas jalan provinsi yang rusak parah kepada Gubernur Kalbar beberapa bulan lalu. Namun, hingga kini tindak lanjut di lapangan belum kunjung terlihat. Ia mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalbar untuk lebih peka, setidaknya dengan memberikan pernyataan resmi terkait jadwal penanganan agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian.
Pemprov Kalbar diharapkan tidak hanya diam dan segera menunjukkan aksi nyata, baik melalui peninjauan langsung maupun percepatan pengerjaan fisik. Kejelasan status jalan dan komitmen perbaikan sangat dinantikan guna mengembalikan kepercayaan publik dan memulihkan aksesibilitas di wilayah Kabupaten Ketapang. (*)
Editor : Indra Zakaria