BANJARBARU – Kementerian Kesehatan RI akhirnya menetapkan tambahan Laboratorium Pemeriksaan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia. Salah satu yang terpilih adalah Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/214/2020 tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
Dalam keputusan itu, terdapat daftar provinsi yang akan dijadikan lokasi laboratorium pemeriksaan Covid-19. Di mana, di regional Kalimantan, hanya Kalsel dan Kalbar yang bakal memiliki laboratorium corona.
Laboratorium pemeriksaan Covid-19 sendiri memiliki tugas menerima spesimen untuk pemeriksaan Covid-19 dari rumah sakit, dinas kesehatan dan laboratorium kesehatan lainnya. Kemudian, melakukan pemeriksaan screening pada spesimen Covid-19 menggunakan form dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
Dengan begitu, nantinya pemerintah daerah tak perlu memeriksa spesimen Covid-19 ke Surabaya, guna mengetahui positif atau tidaknya pasien yang terindikasi terinfeksi corona.
Penetapan Kalsel menjadi lokasi laboratorium Covid-19, kemarin (20/3) langsung dibahas oleh Tim Gugus Tugas Pencegahan Pengendalian dan Penanganan Covid-19 Kalsel, dalam Rakor Penanganan Covid-19 di Gedung Idham Chalid, Setdaprov Kalsel.
Usai Rakor, Kepala Dinas Kesehatan Kalsel M Muslim mengaku bersyukur Kalsel ditunjuk sebagai salah satu lokasi laboratorium Covid-19. "Dengan begitu, kita tidak terlambat untuk bisa mendapatkan hasil spesimen Covid-19," katanya.
Dia mengungkapkan, Pemprov Kalsel telah berkoordinasi dengan BBTKLPP Banjarbaru terkait penunjukan laboratorium tersebut. "Saat ini beberapa alat sudah siap. Tinggal menunggu reagen primer dan control positif," ungkapnya.
Disampaikannya, Pemprov Kalsel bakal intens berkoordinasi dengan pusat terkait alat yang diperlukan dalam penanganan corona. Termasuk rapid test yang sudah diusulkan. "Kalau sudah ada, kami akan jemput bola. Tidak menunggu dikirim, tapi mengambil," ucapnya.
Terkait kondisi Covid-19 di Kalsel, Muslim menegaskan bahwa hingga kini statusnya masih siaga darurat. Sebab, hasil para pasien dalam pengawasan (PDP) belum keluar. "Ada lima PDP yang dirawat di RSUD Ulin, dan kondisi mereka sekarang sudah stabil," tegasnya.
Dia mengungkapkan, dalam Rakor tim gugus telah memutuskan agar kabupaten/kota intens melaporkan jumlah orang dalam pemantauan. Yakni, setiap per 6 jam. Di mana, kemarin sudah ada 123 ODP di Kalsel. "ODP ini tidak sakit. Tapi, punya riwayat berpergian dari daerah positif jadi perlu dipantau hingga 14 hari," ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor yang turut menghadiri Rakor Penanganan Covid-19 menyampaikan bahwa Pemprov Kalsel berupaya mengambil langkah strategis untuk penanganan corona. "Alat dari pusat sedang ditindaklanjuti. Mudah-mudahan kita bisa segera melakukan tes di sini," harapnya.
Dia mengimbau agar masyarakat tetap tenang, serta senantiasa menjaga kebersihan guna mengantisipasi penularan Covid-19. "Juga hindari tempat keramaian dan rajin cuci tangan," pungkasnya.
Gubernur Ambil Langkah Nyata
Menyikapi wabah Covid-19 di negeri ini. Terlebih adanya pasien dalam pengawasan (PDP) di RSUD Ulin Banjarmasin, membuat Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor mengambil tindakan nyata.
Yakni menetapkan status Siaga Darurat Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) di Kalsel mulai 16 Maret sampai 30 Juni 2020 mendatang. Dalam surat keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0195/KUM/2020 itu, ditunjuk Ketua Gugus Tugas Tugas Pencegahan, Pengendalian, dan Penaganan virus Corona (Covid-19) di Kalsel adalah Sekdaprov Kalsel, Abdul Haris.
Sementara, Ketua Harian dijabat Kepala Pelaksana BPBD Kalsel Wahyuddin, dan Sekretaris dijabat Kadinkes Kalsel, M Muslim yang sekaligus sebagai juru bicara. Semua informasi tentang corona di Kalsel, keterangannya dikeluarkan dari mulut Muslim.
Untuk mencegah corona, pemprov meningkatkan skrining cegah tangkal diberbagai pintu masuk. Tak hanya di bandara, namun pelabuhan, dan terminal. “Juga dilakukan penyemprotan disinfektan di tempat-tempat penting,” ujar Abdul Haris.
Dalam surat edaran itu, gubernur juga menegaskan agar menunda perjalanan ke luar daerah atau tempat-tempat terjangkit lainnya demi menghindari penularan Covid-19. Gubernur juga mengingatkan, khusus bagi pihak-pihak terkait, diharapkan meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam pendeteksian dan pencegahan masuknya penularan infeksi Covid-19 serta pencegahan terjadinya dampak sosial, ekonomi, politik dan keamanan dari penyebaran virus ini.
Untuk diketahui, untuk menangani Covid-19 ini, Pemprov juga menyiapkan dua rumah sakit rujukan, yakni RSUD Ulin Banjarmasin dan RSUD H Boejasin, Pelaihari. Tak hanya itu, Pemprov juga membuka layanan call center siaga Covid-19 Dinas Kesehatan Kalsel di nomor kontak 08217718672, 082157718673 dan call center siaga Covid-19 BPBD Kalsel, 1500-474.
Khusus di Lingkup Pemprov Kalsel, terhitung sejak 20 Maret, apel pagi dan absensi sidik jari ditiadakan sementara. Surat edaran peniadaan ini sudah ditandatangani Sekdaprov Kalsel, Abdul Haris. “Penyesuaian sistem kerja ini dalam upaya pencegahan Covid-19 di lingkungan kerja Pemprov Kalsel,” kata Haris.
Secara luas, melalui Dinas Kehutanan Kalsel, Pemprov juga menutup sementara ekowisata Tahura Sultan Adam sejak Senin (16/3) lalu hingga 29 Maret mendatang. Bahkan, demi menekan penularan corona ini, PAD dari ini diprediksi menghilang mencapai Rp100 juta.
Banjar Belum Mau Libur
Sejak menetapkan status siaga darurat virus corona atau Covid-19, dua kota di Kalsel, Banjarmasin dan Banjarbaru langsung mengambil kebijakan meliburkan sekolah mulai tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk mencegah penyebaran virus yang sedang mewabah tersebut.
Pemko Banjarmasin meliburkan sekolah selama 14 hari terhitung sejak Selasa (17/3) tadi. Sedangkan Pemko Banjarbaru, mulai meliburkan sekolah Senin (23/3). Sebagai ganti proses belajar mengajar di sekolah, para siswa diminta belajar di rumah dengan sistem dalam jaringan (daring) atau secara online.
Tetapi kebijakan tersebut ternyata tak diikuti daerah tetangga diantara keduanya: Kabupaten Banjar. Hingga kini, Pemkab Banjar belum mau meliburkan sekolah yang ada di daerahnya.
Sekda Banjar M Hilman mengatakan, Pemkab Banjar belum memerlukan kebijakan untuk meliburkan sekolah, lantaran belum ada Pasien Dalam Pengawasan (PDP). Meski telah menetapkan siaga darurat bencana non alam mulai 17 Maret – 30 Juni 2020.
"Tahap awal kita lebih banyak ke pencegahan, contoh simpel melarang perjalanan ke luar kota selama tiga pekan," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Banjar, dr Diauddin menyampaikan, hingga kemarin (20/3) sebanyak 9 warga Banjar masuk dalam status orang dalam pemantauan (ODP) oleh Gugus Tugas Penanganan Bencana non Alam Covid-19). "Gejala ODP hanya demam dan pilek," ucapnya.
Namun, dia mengungkapkan, hingga kini di Kabupaten Banjar belum ada ditemukan satupun kasus positif corona.
“Sampai saat ini Banjar negatif corona. Jadi jangan percaya dengan kabar atau isu di luar. Mereka yang masuk pemantauan hanya sakit biasa, namun karena barusan bepergian dari luar daerah sehingga kita masuk dalam ODP,” ungkapnya.
Lanjutnya, selama proses pemantauan, fasilitas kesehatan akan mengabarkan langsung kepada gugus tugas tentang perkembangan ODP tersebut. Dikatakannya, jika selama rentan waktu 14 hari masa inkubasi para ODP ada gejala sesak nafas maka langsung dibawa ke rumah sakit rujukan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
"Tetap yang menentukan corona itu hasil lab yang sampelnya diambil oleh rumah sakit rujukan dan dikirim ke Surabaya. Mereka yang menentukan positif atau negatif,” terang Diauddin.
Secara terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Banjarbaru, Rizana Mirza menyampaikan, Pemko Banjarbaru memilih untuk meliburkan sekolah dan meminta siswa belajar di rumah bertujuan untuk mencegah penyebaran Covid-19.
"Karena salah satu upaya untuk mencegah penyebaran Covid-19 ini adalah dengan mengurangi berkumpulnya orang banyak," ucapnya.
Namun, dia enggan berkomentar terkait daerah yang masih belum meliburkan sekolah. "Itu kewenangan daerah lain. Kalau kami berusaha maksimal mencegah penyebaran Covid-19," bebernya.
Hal senada disanpaikan, Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin Machli Riyadi. Menurutnya, meliburkan sekolah merupakan kebijakan daerah masing-masing. "Itu salah satu langkah untuk memutus mata rantai penularan, dengan catatan anak dilarang dibawa ke tempat keramaian atau berpergian ke luar daerah," pungkasnya. (ris/mam/by/bin)
================================
Paparan Covid-19 (19 Maret 2020)
DUNIA
Negara/Kawasan: 159 (8 baru)
Kasus Terkonfirmasi: 218.827
Sembuh: 84.121
Meninggal: 8.811
INDONESIA
(20 Maret 2020)
Positif: 369
Sembuh: 17
Meninggal: 32
Daerah terpapar: 16 Provinsi
KALIMANTAN SELATAN
- Status: Siaga Darurat
ODP: 123 Orang PDP: 5 Orang Meninggal: 1 Orang (PDP)
2. Kebijakan: Minta izin uji Covid-19 ke Kemenkes
3. Kontak darurat:
Dinkes Kalsel: 08217718672 & 082157718673
BPBD Kalsel: 1500-474
BANJARMASIN
- Status: Siaga Darurat
ODP: 10 orang
2. Kebijakan: Karantina siswa (PAUD-TK-SD-SMP)
3. Dana darurat: -
4. Kontak darurat: 08118835566
BANJAR
- Status: Siaga Darurat Bencana Non Alam
ODP: 5 Orang
- Kebijakan: Tetap sekolah dan bekerja.
- Dana darurat: -
- Kontak Darurat: 08126112119
BANJARBARU
- Status: Siaga Darurat Bencana non Alam
ODP: 34 Orang
- Kebijakan: TK, PAUD, SD & SMP belajar di rumah mulai Senin (23/3/2020)
Dana darurat: -
Kontak darurat: -
KOTABARU
1. Status Daerah: Siaga Darurat
ODP: 5 Orang
2. Kebijakan: Tetap sekolah dan bekerja.
3. Dana darurat: Rp2 Miliar
4. Nomor Darurat: 082256000065 & 082256000099
TAPIN
- Status Daerah: Waspada
ODP: 2 Orang
2. Kebijakan: Tetap sekolah dan bekerja.
3. Dana Darurat: Rp1,2 miliar.
4. Kontak Darurat: 0811519772
Ketua Gugus Tugas: Sekda Tapin, H Masyraniansyah
BATOLA
- Status Daerah: Kesiapsiagaan
ODP: nihil
2. Kebijakan: Tetap sekolah dan bekerja.
3. Dana darurat: Rp1 miliar
4. Kontak darurat: -
TANAH LAUT
- Status Daerah: Siaga Darurat
ODP: 1 Orang
2. Kebijakan: Tetap sekolah dan bekerja.
3. Dana darurat: Rp300 juta.
4. Kontak darurat: 082252224118, 08115184, 081348379787
TANAH BUMBU
- Status daerah: Tanggap Darurat Covid-19
ODP: 5 Orang
- Kebijakan: Sekolah libur, wisata tutup 14 hari, 18-31 Maret 2020
- Dana darurat: -
- Kontak darurat: 081349680690 & 081382411780
HULU SUNGAI TENGAH
- Status daerah: Siaga Bencana Non Alam.
ODP: 47 orang
2. Kebijakan: Tetap sekolah dan bekerja.
3. Dana darurat: Rp4 miliar
4. Kontak Darurat: 082159004569
BALANGAN
- Status daerah: Siaga
ODP: nihil
2. Kebijakan: Tetap sekolah dan bekerja.
3. Dana darurat: -
4. Kontak darurat: 081250005119
HULU SUNGAI UTARA
- Status Daerah: Siaga Darurat
ODP: nihi
2. Kebijakan: Tetap sekolah dan bekerja.
3. Dana darurat: -
4. Kontak Darurat: BPBD HSU 0813 4938 0885
HULU SUNGAI SELATAN
- Status daerah: Siaga darurat
ODP: 49 Orang
2.Kebijakan: Tetap sekolah dan bekerja.
3. Dana darurat: Rp 1,8 Miliar
4. Kontak darurat: 0811514686
TABALONG
Status : siaga
ODP: 11 Orang
?ebijakan : Tetap sekolah dan bekerja.
Dana darurat : -
Kontak darurat : 08125005372
Editor : berry-Beri Mardiansyah