Rencana penataan bantaran sungai di dua kawasan, Pasar Harum Manis dan Banjar Raya, mulai mengemuka. Memuluskan rencana itu, Dishub Banjarmasin pun ‘merayu’ Kementerian Perhubungan RI.
***
Pada tanggal 2 Agustus tadi, pemko bersama jajaran Dishub Banjarmasin bertandang ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI. Agendanya penandatanganan administrasi terkait hibah perlengkapan jalan.
Berupa rambu jalan, hingga petunjuk jurusan yang didapatkan pada 2021 lalu. Saat itu, anggaran hibah yang digelontorkan mencapai Rp1,1 miliar. Pengerjaannya pun sudah sepenuhnya rampung pada tahun 2022 lalu.
Seiring dengan kunjungan itu, Dishub Banjarmasin kembali mengajukan perencanaan pembangunan ke Kemenhub RI. Terkait pembenahan atau pembangunan pelabuhan di Banjar Raya dan dermaga di Pasar Harum Manis. Berdasarkan informasi yang dihimpun, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp70 miliar.
Sudah sampai mana sebenarnya rencana itu berjalan? Kepala Bidang Sarana dan Prasarana di Dishub Banjarmasin, Ibni Achiruddin bersedia membeberkannya. Sejauh ini desain hingga dokumen perencanaannya sudah ada.
Bahkan, sudah mulai disiapkan sejak tahun 2021 lalu. Demikian pula dengan dokumen kelengkapan perencanaan lainnya. Misalnya, dokumen lingkungan, analisis dampak lalu lintas (Andalalin), dan sebagainya.
“Untuk rencana Pelabuhan Banjar Raya, dokumen andalalin sudah ada. Sedangkan dokumen lingkungannya dirampungkan di anggaran perubahan tahun ini,” jelasnya, kemarin (7/8).
“Untuk dermaga Pasar Harum Manis, andalalin dan dokumen lingkungan digarap pada tahun ini. Selesai semua di tahun ini,” yakinnya.
Ibni mengatakan bahwa pembenahan di dua kawasan itu sangat diperlukan. Alasannya cukum kompleks. Contoh pertama, untuk proyek Dermaga Pasar Harum Manis. Ia menilai keberadaan dermaga di kawasan itu akan menghubungkan dermaga yang ada di kawasan Pasar Baru dan Pasar Lima.
“Di tengah-tengahnya ini adalah Pasar Harum Manis. Pasar ini yang belum ada dermaganya, alias tidak terkoneksi dengan dua dermaga lainnya,” ucapnya.
Ketiadaan dermaga itu membuat kondisi bantaran sungai di kawasan Pasar Harum Manis saat ini terlihat sangat kumuh. Di situ berdiri hunian atau kios-kios liar. “Sedangkan di kawasan seberangnya, atau kawasan Muara Kelayan itu sudah bagus. Ada siring sungai dan lain-lain,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi ini terlihat jomplang sekali. “Begitu kontras lantaran tidak tertata,” tekannya. Kondisi itu sudah pernah disoroti jajaran kementerian. Persis ketika penataan kawasan Muara Kelayan selesai dilakukan. “Masa di Muara Kelayan sudah bagus, seberangnya justru tidak,” ujarnya.
Jadi, konsep dermaga yang dibangun di kawasan Pasar Harum Manis nanti berupa siring dermaga dengan disertai kanopi. Bagaimana dengan konsep pembangunan atau pembenahan di Pelabuhan Banjar Raya?
Menurut Ibni, pembangunan di sana juga diperlukan untuk pemanfaatan kawasan yang sangat strategis.
Misalnya, diperuntukkan sebagai akses penyeberangan angkutan sungai berupa kapal feri menuju Kabupaten Barito Kuala (Batola). Namun, sejauh ini Pelabuhan Banjar Raya belum memungkinkan untuk menampung angkutan roda empat yang hendak menggunakan jasa penyeberangan feri. “Saat ini hanya bisa dimanfaatkan untuk roda dua. Kalaupun ada roda empat, hanya beberapa saja dan dikelola oleh swasta,” ujarnya.
Menurutnya, itu belum termasuk dengan kawasan pelabuhan yang masih tidak teratur. Dengan adanya bantuan dari kementerian, pembenahan diharapkan juga menyasar ke fasilitas lainnya. Seperti pembenahan gedung atau kantor di pelabuhan.
Menurut Ibni, saat ini jauh dari kata layak. Sederhananya, pembenahan kawasan itu dilakukan secara menyeluruh.
Apakah anggaran yang digelontorkan untuk dua proyek itu diperkirakan mencapai Rp70 miliar? Dikonfirmasi terkait hal itu, Ibni membenarkannya.
Ia merincikan untuk proyek dermaga di Pasar Harum Manis membutuhkan dana sebesar Rp28 miliar. Sedangkan pelabuhan di Banjar Raya membutuhkan dana Rp34 miliar.
Lantas, kapan proyek itu ditargetkan bisa dimulai? Ibni berharap sudah mulai dikerjakan di tahun 2024. Dengan catatan, perencanaan yang diajukan pihaknya disetujui oleh kementerian.
Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan jajaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Banjarmasin. Ini terkait upaya merelokasi para pedagang yang terdampak pembangunan dermaga. Tentu didata dan direlokasi hanyalah pedagang yang memiliki legalitas. “Saat ini, pendataan masih berlangsung,” pungkasnya.
Asal Jangan Dibebankan ke APBD
Rencana dua proyek pembangunan atau pembenahan yang digagas Dishub Banjarmasin diamini Wakil Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin, Afrizaldi. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu bilang, pihaknya di badan anggaran (Banggar) DPRD Banjarmasin juga sudah diberitahu tentang rencana pembangunan dermaga dan pelabuhan di dua kawasan itu.
“Dengan catatan, kami sampaikan sebelumnya bahwa proyek itu tidak membebani APBD. Karena APBD Banjarmasin itu terbatas,” ujarnya, (7/8). Menurutnya, upaya dishub yang melobi kementerian itu patut diapreasi. “Kalau berhasil, patut disyukuri lantaran tidak membebani APBD Banjarmasin,” tambahnya.
Afrizal mengingatkan bahwa tujuan pembangunan mesti disepakati bersama. Supaya benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. “Selain bisa meningkatkan PAD, juga mesti berhubungan dengan peningkatan ekonomi bagi masyarakat,” tekannya. Meskipun pembangunan dibiayai melalui APBN, Afrizal menekankan bahwa pengawasan akan tetap dilakukan jajarannya di Komisi III DPRD Banjarmasin.
Menurut Afrizal, pembangunan dermaga dan pelabuhan itu diperlukan selaras dengan adanya pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) pelaksanaan transportasi.
DPRD dan Pemko Banjarmasin sedang berupaya menyamakan persepsi agar memanfaatkan kembali sungai-sungai yang ada sebagai jalur transportasi angkutan barang.
Hal itu diutarakannya bukan tanpa alasan, mengingat dalam pengamatan sejauh ini, angkutan barang juga ikut berjejal di ruas jalanan yang ada di Kota Banjarmasin. “Apalagi pada waktu atau jam-jam sibuk. Misalnya pada sore hari,” ucapnya.
“Itu pula yang membuat kami berpikir bahwa kita harus memanfaatkan dan menghidupkan kembali jalur transportasi sungai,” tekannya.
Dengan memanfaatkan alur sungai sebagai transportasi, perizinan untuk pendirian pergudangan juga bisa diarahkan mendekati sungai. “Jadi, para pengusaha pergudangan itu juga memanfaatkan jalur sungai untuk mengangkut barang-barangnya,” ujarnya.
Bila itu terlaksana, Afrizal yakin sekian persen dari angkutan barang akan terfokus di sungai. Selain berdampak pada ekonomi masyarakat, juga akan ada dampak dari program pemko lainnya. Contoh, program normalisasi hingga pengoneksian sungai.
“Pemko mau tidak mau akan ditekan untuk melaksanakan normalisasi sungai yang ada. Supaya bisa terus terhubung dengan sungai lainnya. Bahkan bisa mengurai masalah banjir,” tuntasnya.(war/az/dye)
Editor : izak-Indra Zakaria