Akademisi Universitas Lambung Mangkurat, Taufik Arbain menyoroti proses pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN). Dia mewanti-wanti agar konektivitas pembangunan tak terfokus di Kaltim.
Kritik ini disampaikannya langsung kepada Sekretaris Otorita IKN, Achmad Jaka Santos Adiwijaya, dan Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan dari Direktorat Jenderal Bina Marga Wilan Oktavian. Keduanya menjadi narasumber utama saat simposium dengan bahasan konektivitas dan sinergitas Kalimantan dalam persiapan IKN di Mahligai Pancasila Banjarmasin, Kamis (9/11).
Taufik menilai, saat ini koneksi pembangunan cenderung hanya fokus pada Provinsi Kaltim. Padahal, konektivitas harus terintegrasi dengan provinsi lain yang ada di Kalimantan. Seperti Kalsel dan Kalteng. “Pemerintah pusat yang memiliki kewenangan dalam pembangunan IKN mesti melihat potensi secara lebih luas. Jangan sampai, setiap provinsi di Kalimantan justru membuat konektivitas masing-masing,” pesannya.
Mendapat kritik, Jaka Santos menegaskan masukan dari Taufik memang sudah disusun dalam rencana awal pembangunan IKN. Ia menjelaskan rencana awal konektivitas IKN antarprovinsi di Kalimantan melihat situasi dinamika pembangunan yang terjadi akan datang.
Ia memberi contoh, Otorita IKN sudah berencana menghubungkan PLTA yang sekarang sedang dibangun di Kalimantan Utara. PLTA ini diperlukan jika kebutuhan listrik tak dapat lagi dipenuhi PLTS saat kota sudah berkembang pesat. “Ini sudah masuk pembahasan. PLTA ini hanya satu contohnya,” paparnya.
Jaka menyebut meski pembangunan infrastrukur belum rampung, ekonomi di kawasan IKN sudah bergeliat. Ada sekitar 10 ribu pekerja di sana yang sebagian besar merupakan pendatang.
Banyak bisnis baru yang bermunculan di kawasan IKN. Misalnya, yang semula merupakan petani, kini membuka bisnis kedai kopi dan toko roti. “Ada juga bisnis baru seperti laundry yang diperlukan untuk para pekerja. Cukup banyak pertumbuhan ekonomi di IKN,” sebutnya.
Meski demikian, Jaka Santos mewanti-wanti agar jangan sampai terjadi inflasi di kawasan IKN. “Tetap harus dijaga inflasinya. Itu kita sama-sama perhatikan,” pesannya.
Narasumber lain yang dihadirkan seperti Kepala Bappeda Kaltim Yusliando, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kalsel Nurul Fajar Desira, Deputi Kepala Perwakilan BI Kalsel Bimo Epyanto, Ketua KADIN Kalsel Shinta Laksmi Dewi, hingga Ketua PWI Kalsel Zainal Helmie.
Shinta Laksmi menyebut calo tanah mulai marak di kawasan IKN. Ia mengingatkan para investor untuk berhati-hati. “Ini tak bisa dipungkiri, IKN dimanfaatkan segelintir oknum. Para calo tanah pun bermunculan,” sebutnya.
Calo-calo tanah marak di daerah Sepaku. “Karena menggebu-gebunya rasa ingin ikut berinvestasi, akhirnya terjebak. Ini yang perlu diperhatikan investor,” pesannya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kalsel, Muhammad Muslim selaku penggagas acara mengatakan simposium ini begitu penting dilaksanakan bagi Kalsel. Sebagai gerbang Ibu Kota Negara (IKN), tentu harus menyiapkan diri sebagai daerah penyangga.
“Ini sesuai arahan pimpinan (Gubernur Kalsel, Red) agar menyamakan persepsi dengan empat provinsi di Kalimantan lain melalui simposium ini,” kata Muslim.
Menurutnya, tak hanya melibatkan pemerintah, simposium ini juga melibatkan pelaku ekonomi, termasuk perguruan tinggi. “Kalsel tentu akan bersiap, baik infrastruktur maupun sektor ekonomi. Supaya Kalsel akan mendapat efek yang positif dari dampak IKN,” ujarnya. (*)