SAMPIT- Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menegaskan rencana pemindahan aktivitas kapal barang dari Pelabuhan Sampit ke Pelabuhan Bagendang tetap berjalan. Rencana ini ditargetkan mulai terealisasi paling lambat 2027. Bupati Kotim Halikinnor memastikan rencana itu mulai digodok bersama pihak terkait. Salah satunya Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Sampit.
”Sudah saya bicarakan dengan KSOP. Target kita paling lambat 2027. Dermaga barang harus sudah berpindah ke Bagendang. Tapi kalau bisa dimulai lebih cepat, tahun depan sudah mulai direalisasikan,” ujar Halikinnor, (2/6).
Menurutnya, kondisi infrastruktur jalan dalam kota tak lagi mampu menahan beban kendaraan berat yang setiap hari keluar-masuk dari kawasan pelabuhan. Hal ini bukan hanya soal mengganggu estetika kota, tetapi sudah menyentuh aspek ketahanan infrastruktur dan efisiensi anggaran daerah.
”Kalau kita terus biarkan, jalan kota akan cepat rusak. Biaya perbaikannya bisa sangat besar. Lebih baik kita cegah dari sekarang. Ini bagian dari penataan jangka panjang,” tegasnya. Untuk itu, Pemkab Kotim mulai mendorong percepatan rencana relokasi tersebut. Dinas Perhubungan Kotim telah diminta menyusun langkah-langkah teknis untuk memfasilitasi pemindahan operasional logistik ke dermaga yang baru. ”Pelindo kita beri waktu sampai 2026. Setelah itu, pelabuhan di tengah kota hanya akan digunakan untuk layanan khusus penumpang,” kata Halikinnor Tak hanya berdampak pada jalan, lalu lintas truk kontainer dan kendaraan logistik juga dinilai kerap menimbulkan kemacetan dan mengganggu kenyamanan pengguna jalan lain. Dalam jangka panjang, hal ini dinilai dapat menghambat mobilitas masyarakat serta mengurangi daya tarik kawasan kota. Sementara itu, Plt Kepala Dinas Perhubungan Kotim Raihansyah mengatakan, wacana pemindahan sebenarnya telah ada sejak tahun 2020. Namun, akibat pandemi Covid-19, rencana tersebut tertunda. ”Kemarin kami sudah melakukan pertemuan dengan PT Pelindo. Kami telusuri kembali wacana yang pernah dirancang sejak 2020, namun terhenti karena pandemi. Tahun ini, kita hidupkan lagi untuk segera dilaksanakan secara bertahap,” ujarnya.
Menurut Raihansyah, pemindahan ini penting sebagai bagian dari upaya penataan kota. Ia menilai aktivitas bongkar muat barang di Pelabuhan Sampit saat ini sudah tidak relevan, mengingat kondisi jalan seperti Jalan Pemuda dan Jalan Pramuka yang sering kali dilalui angkutan muatan berat juga mengalami kerusakan. ”Kami ingin tata kota ini makin baik. Tahun ini juga kami pasang PJU dan perbaikan jalan di sekitar pusat kota. Keberadaan angkutan barang besar yang melintas di tengah kota kerap menimbulkan kerusakan jalan. Beberapa kejadian tahun-tahun sebelumnya, seperti muatan-muatan barang yang melalui melintas di Jalan Tjilik Riwut sampai Jalan Pramuka terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ada yang ambles dan lain sebagainya, yang disalahkan pemerintah daerah,” jelasnya.
Dalam pertemuan dengan Pelindo, Pemkab Kotim meminta action plan atau rencana kerja bersama untuk mendukung kelancaran pemindahan. Pemerintah daerah juga tidak langsung memindahkan seluruh kapal barang, namun dilakukan bertahap. Fokus awal adalah pada kapal yang khusus memuat barang.
”Untuk angkutan barang itu, kami meminta Pelindo memindahkan semua angkutan barang ke Pelabuhan Bagendang. Kemarin kami minta action plan ataupun rencana kerja dari Pelindo ini apa-apa saja tahapannya yang harus dilakukan dan tahapan yang dilakukan oleh Pemda,” tuturnya. Raihansyah menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan melaksanakan audiensi dengan KSOP Sampit berkaitan dengan penyampaian untuk pemindahan pelabuhan barang. Menurutnya, pemerintah daerah juga tidak semerta-merta memindahkan aktivitas semua kapal-kapal. ”Tentu ada tahapan-tahapan yang dijalankan,” ucapnya.
Terkait tanggapan operator pelayaran, seperti PT Dharma Lautan Utama (DLU) yang menyebut pemindahan akan sulit dilakukan karena alasan teknis dan dampak ekonomi, Raihansyah meminta semua pihak agar tidak pesimistis. ”Jangan berkata sulit dulu. Kita belum melaksanakan saja sudah pesimis. Mari kita duduk bersama, bahas kendala dan cari solusinya,” katanya. Dia menegaskan, pemerintah daerah memiliki tahapan tersendiri, begitu juga dengan Pelindo. Keduanya sudah menyepakati bahwa target realisasi awal pemindahan adalah akhir 2025.
”Nantinya kapal-kapal barang bisa geser ke Bagendang, tapi untuk kapal penumpang tetap di Pelabuhan Sampit. Dan kita lihat juga kantor pintu Pelindo juga sudah tidak terawat dan lain sebagainya, mereka juga sudah berkantor di Bagendang. Namun di Bagendang juga kami nanti bersama dengan OPD terkait akan melaksanakan rapat berkaitan dengan persiapan kalau ingin dipindah ke Bagendang,” ujarnya. Raihansyah menambahkan, telah menyiapkan langkah-langkah pendukung, seperti rencana menjadikan lahan di kawasan Bengkuang sebagai tempat transit sementara untuk kendaraan menuju Pelabuhan Bagendang, guna mencegah kemacetan di jalur utama.
”Berkaitan dengan mobil tunggu dan lain sebagainya ini akan memacu kemacetan jalan-jalan utama. Kami punyai wacana. Ada aset tanah di daerah Bengkuang yang rencananya untuk jembatan timbang, akan kami jadikan nantinya transit sementara mobil yang akan menuju Pelabuhan Bagendang ataupun mobil penumpang, karena selain mengangkut barang, juga ada penumpang. Jadi, kami coba nantinya membuat semacam areal tunggu untuk bongkar barang sementara di situ,” jelasnya.
Mengenai kendala pemindahan yang lama disampaikan namun belum terealisasi, menurut Raihansyah, selain karena Covid-19, pemerintah daerah belum siap. Salah satunya karena kondisi jalan lingkar selatan yang rusak parah dan riskan dilewati angkutan berat.
”Tahun ini kami harapkan jalan lingkar selatan bisa dilalui truk-truk angkutan barang. Itu salah satu infrastruktur kunci untuk mendukung pemindahan pelabuhan,” katanya. Mengenai kemungkinan pengecualian bagi kapal jenis ro-ro seperti milik PT DLU yang juga mengangkut penumpang, Raihansyah melanjutkan, hal itu masih akan dibahas lebih lanjut bersama Pelindo dan para pemangku kepentingan. ”Nanti kita lihat hasil paparan dan diskusi teknisnya.
Pemerintah tidak menutup kemungkinan ada pengecualian, tapi tentu berdasarkan kajian bersama. Misalnya dua kali sandar, sulitnya apa dan sebagainya, tadi saya katakan jangan berkata sulit dulu sebelum kita memulai jadi jangan pesimis dulu, artinya pemerintah daerah juga punya tahapan-tahapan, Pelindo juga punya tahap-tahapan yang bisa kita laksanakan nantinya,” katanya. (ang/yn/ign)
Editor : Indra Zakaria