BALIKPAPAN-Digitalisasi dokumen akan diterapkan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Tahap awal operasional pusat pemerintahan baru pada 2024 di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), tanda tangan hingga pelaporan perundang-undangan sepenuhnya secara digital.
Asisten Deputi Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Penerapan, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Cahyono Tri Birowo mengungkapkan, semua dokumen fisik di Jakarta saat ini akan disalin menjadi format digital.
Sehingga nantinya, tak ada lagi penggunaan dokumen fisik di IKN 2024 mendatang. “Tak ada lagi akses buku secara fisik. Melainkan akses secara digital,” katanya dalam Talk ShowInlislite sebagai Aplikasi Umum secara virtual, Senin (1/8). Saat kegiatan pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke IKN, kementerian maupun lembaga tak lagi membawa dokumen fisik, sehingga tak memerlukan lagi banyak kapal kargo untuk membawa dokumen fisik menggunakan transportasi laut ke IKN. “Tak lagi membawa fisik menggunakan banyak kapal ke IKN. Dokumennya tetap akan ada di Jakarta. Tetapi semua dokumen tersebut bisa diakses secara virtual di IKN,” harapnya.
Oleh karena itu, tahun ini telah disusun penguatan infrastruktur SPBE. Selanjutnya pada 2023, dilanjutkan dengan pembangunan sistem Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) berbasis 4.0. Setahun kemudian, baru dilakukan pengembangan TIK 4.0 menuju smart city dan smart government. “Harapan mewujudkan konsep smart city dengan pola kerja digital atau new way working pada operasional Kota Nusantara (IKN) tahun 2024,” ucap Cahyo. Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando menambahkan, penerapan digitalisasi yang dicanangkan pemerintah saat ini bakal menemui tantangan besar.
Pasalnya, belum semua penduduk Indonesia melek akan literasi digital. Termasuk dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Dia mengungkapkan, berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) atau Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) yang dilengkapi Badan Pusat Statistik (BPS), dari 270,2 juta jiwa penduduk Indonesia, 90 persen memiliki jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA.
Hanya 10 persen yang sudah mengenyam pendidikan perguruan tinggi. Berdasarkan data tersebut, pemerintah memiliki tugas berat untuk menjangkau masyarakat yang tidak familier dengan digitalisasi. “Mohon kami diberi ruang, untuk menyosialisasikan hal ini. Karena banyak orang tidak familiar dengan digital. Dan kondisi saat ini, banyak aplikasi bagus di tingkat nasional tapi tidak terpakai di daerah,” ungkapnya. Selain itu, persoalan literasi di Indonesia, pada sisi hilirnya adalah rendahnya budaya baca. Membuat indeks literasi rendah. Hal ini memunculkan fakta bahwa Indeks Pembangunan Manusia atau IPM Indonesia yang rendah pula.
Berdampak pada daya saing global, indeks inovasi, pendapatan per kapita, indeks kebahagiaan, dan rasio gini Indonesia yang juga rendah. “Solusinya negara harus hadir. Peran akademisi perguruan tinggi, pengarang atau penerbit buku sesuai kebutuhan masyarakat. Juga kebijakan penganggaran perpustakaan oleh pemerintah, kebijakan distribusi sampai di pelosok desa, terutama di luar Jawa juga perlu,” katanya. (riz/k16)
RIKIP AGUSTANI
ikkifarikikki@gmail.com
Editor : izak-Indra Zakaria