BONTANG. Sistem kerajaan di Nusantara tidak benar-benar sudah berakhir. Kini muncul dengan bentuk yang berbeda. Dinasti politik tidak bisa terhindarkan. Meski sah dan tidak masalah dari sisi hukum normal, tapi bagaimana dari dimensi etisnya?
Itulah yang terjadi di Bontang. Otonomi daerah yang usianya kurang dari 20 tahun ini sangat sarat dengan dinasti politik.
Dimulai dari kepemimpinan Andi Sofyan Hasdam yang menjadi wali kota Bontang selama 10 tahun alias 2 periode.
Setahun sebelum lengser, istrinya Neni Moerniaeni menjabat sebagai ketua DPRD di kota itu. Di tengah kepimpinannya sebagai ketua DPRD Bontang, pada pilkada 2010 Neni mencalonkan diri sebagai wali kota. Namun dia digagalkan rivalnya, Adi Darma. Lima tahun kemudian, Neni kembali bertarung dengan rival yang sama. Kali ini Neni menang. Dan sampai sekarang masih menjabat sebagai orang nomor satu di Bontang didampingi Basri Rase.
1,5 tahun sebelum masa jabatannya di periode pertama berakhir, Andi Faizal Hasdam, putra keduanya pun akan segera dilantik sebagai ketua DPRD Bontang. Akhirnya, ibu dan anak memimpin legislatif dan eksekutif di kota taman itu.
Itu setelah DPP Golkar resmi menunjuk Andi Faizal Hasdam menjabat Ketua DPRD Bontang periode 2019-2024.
Dalam konferensi pers yang dihelat di rumahnya di bilangan Jalan Awang Long, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Rabu (10/9) kemarin, Andi Faiz -sapaan karibnya- menjelaskan, penunjukan ini hadir melalui rapat pleno yang digelar internal Golkar pusat di Jakarta belum lama ini.
Dia mengaku kali pertama menerima informasi tersebut justru dari Ketua DPRD Bontang Sementara, yang juga "kompetitiornya" merebut kursi ketua legislatif Bontang, Nursalam.
"Saya awalnya tahu informasi ini dari Pak Salam (Nursalam). Waktu itu dia WA (WhatsApp) saya untuk memberi selamat," terangnya.
Kepastian penunjukan itu lantas hadir usai dirinya menerima surat penunjukan resmi dari DPP Golkar pada Rabu (10/9). Surat itu menandai resminya badan legislatif Bontang dibawah komandonya untuk 5 tahun mendatang.
Lebih jauh, penunjukan Ketua DPRD Bontang sepenuhnya wewenang DPP Golkar. Sementara daerah atau DPD II hanya menyodorkan tiga rekomendasi nama. Sebabnya Andi Faiz mengaku, cukup kaget kala mengetahui dirinya yang ditunjuk memimpin lembaga legislatif Bontang. Mengingat dua kompetitornya dalam menduduki posisi itu, Nursalam dan Rustam HS, adalah politisi senior Golkar di Bontang. Selain itu, keduanya pun petahana karena sudah duduk di dewan pada periode sebelumnya.
"Kaget juga waktu saya yang ditunjuk. Ini perdana buat saya (masuk ke parlemen, Red) dan langsung ditunjuk jadi ketua (DPRD, Red). Tetap nantinya saya butuh bimbingan," ungkapnya.
Dia tambahkan, dalam AD/ART Golkar tentu ada mengatur soal penunjukan ketua dewan. Meski tak tahu pasti mengapa dia dipilih, namun ia merasa faktor utama keterpilihannya itu sebab pada Pileg legislatif 2019 lalu. Dirinya peraih suara terbesar. Baik di internal Golkar, pun dari seluruh caleg yang lolos ke parlemen, dengan perolehan 4.600 suara.
Sebagai catatan, perolehan itu juga merupakan yang terbesar sepanjang pemilihan legislatif dewan yang pernah terjadi di Bontang.
Selain faktor dulangan suara, dia menilai penunjukan ini dilakukan karena Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) menginginkan regenerasi terjadi di tubuh partai berlogo pohon beringin itu. Dengan membiarkan sosok muda Golkar menjabat posisi strategis.
"Mungkin dua hal itu membuat saya ditunjuk. Partai (Golkar) tentu memiliki AD/ART disusun soal penunjukan dewan. Pasti mereka punya pertimbangan lain kenapa saya yang ditunjuk.Tapi kembali saya tegaskan, saya benar-benar enggak tahu karena itu semua keputusan pusat," tegasnya. (ifr/nha)
Editor : izak-Indra Zakaria