LEMBAGA Kajian dan Konsultasi Pembangunan Kesehatan (LK2PK) menemukan fakta bahwa penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air cukup lambat. Salah satunya adalah mengenai deteksi dini dan kebijakan untuk penanggulangan masalah tersebut.
Salah satu pendiri LK2PK dr Abdul Halik Malik menyatakan seharusnya Indonesia diharapkan bisa melakukan 10 ribu tes per hari untuk 100 hari ke depan. Hal itu sebagai langkah untuk mengejar 1 juta tes konfirmasi Covid-19 yang dicanangkan pemerintah. Malik mengaku pesimistis terhadap hal tersebut. “Sulit dilakukan karena keterbatasan alat, reagen, dan SDM (sumber daya manusia) yang akan melakukannya,” ujarnya.
Dia menuturkan selama ini alat PCR yang sudah ada, tidak semuanya standar. Sebagian lagi masih menunggu reagen. Di sisi lain, pemerintah juga tengah mencanangkan tes cepat molekuler (TCM) atau GenExpert sebagai alternatifnya.
Tes itu masih terkendala dengan tidak adanya cartridge. Mesin TCM atau GenExpert yang selama ini digunakan untuk tes tuberkulosis (TB) sebetulnya sudah tersedia di 809 rumah sakit. Ada 303 yang standar untuk penelitian Covid-19. “Laboratorium di Surabaya saja baru-baru ini sempat kehabisan reagen primer,” katanya membeberkan masalah.
Permasalahan tersebut membuat kapasitas pengujian sampel tidak diketahui. Belum lagi masa tunggu untuk mendapatkan hasil tidak pasti. Akibatnya, ada hasil yang keluar setelah pasien meninggal dunia. “Ada sekitar 78 laboratorium yang sudah diizinkan untuk tes konfirmasi Covid-19, tapi sebagian besar belum disuplai reagen,” tuturnya.
Dampaknya sudah dirasakan. Laju penularan virus corona itu cepat. Banyak pasien terkonfirmasi positif tiap harinya. Deteksi kasus yang jumlahnya lebih kecil menghambat upaya pemutusan rantai penularan di masyarakat. “Penularan meluas, episentrum terus bertambah, akhirnya semakin sulit diatasi,” beber dia.
Malik menambahkan, strategi melawan Covid-19 secara umum ada dua. Pertama adalah memutus mata rantai penularan. Kedua meningkatkan kapasitas sistem kesehatan. “Perluasan pemeriksaan itu penting karena menyelesaikan dua strategi tersebut sekaligus,” bebernya.
Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyebut masyarakat Indonesia masih kurang disiplin dalam melawan pandemi Covid-19. Padahal, angka kematian akibat Covid-19 terus bergerak naik. Harus ada langkah yang lebih tegas dari pemerintah agar masyarakat tetap diam di rumah demi mencegah penularan.
Hal itu disampaikan Ketua Umum IDI Daeng M Faqih dalam diskusi virtual di salah satu radio di Jakarta kemarin (18/4). Dia menjelaskan, ada perbedaan data jumlah kematian antara yang disampaikan gugus tugas dengan kondisi real time di rumah sakit (RS).
Gugus tugas hanya menyampaikan data kematian yang sudah terkonfirmasi positif Covid-19. Sementara, RS juga mendata kematian pasien dalam perawatan. “Semua pasien PDP yang belum dinyatakan confirm Covid-19, kalau meninggal juga dilaporkan sebagai Covid-19,” terangnya. Sehingga, data real time di RS jumlahnya sekitar 1.000 kematian atau dua kali lipat dari data gugus tugas.
Daeng menuturkan, pihaknya mendapatkan laporan dari para anggota IDI bahwa data yang dilaporkan kepada masyarakat kemungkinan mengalami penundaan. Karena memang laboratorium untuk mengetes virus jumlahnya masih sedikit. Atas dasar itulah, RS mencatat pula kematian PDP sebagai kematian Covid-19.
Menurut Daeng, yang tidak kalah penting untuk menjadi perhatian saat ini adalah tingkat kedisiplinan masyarakat selama pandemi. Di daerah yang ditetapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) misalnya, pelaksanaannya belum maksimal. “Saya melihat jalan-jalan malah tambah ramai. Kayaknya transportasi juga masih berjubel,” lanjutnya.
Karena itu, seharusnya PSBB tidak hanya sebatas ditetapkan. Pendisiplinan warga juga harus dilakukan. Harus diakui, masyarakat Indonesia memang kurang disiplin dibandingkan Italia, India, atau bahkan Tiongkok dalam menjalankan kebijakan pemerintah kali ini. Kepedulian dan kesadaran akan bahaya Covid-19 masih kurang.
Karena itu, dia mendorong agar aparat lebih tegas lagi dalam mendisiplinkan warga. Kemudian, setiap kebijakan terkoordinasi dengan baik agar satu kata. Kalau sudah ditetapkan PSBB, maka tidak boleh ada toleransi dalam penerapannya.
Di luar itu, hingga saat ini ketersediaan alat pelindung diri (APD) masih menjadi bahasan di internal IDI. Keterbatasan APD ditengarai sebagai penyebab utama tenaga medis terpapar Covid-19 di awal-awal pandemi. Dia mencontohkan dokter THT di Makassar yang tertular karena menggunakan APD berbahan plastik.
Sebab kedua adalah kurangnya kewaspadaan terutama di kalangan dokter di luar RS rujukan. Alias dokter-dokter praktik yang tidak menangani Covid-19. Mereka tertular oleh pasiennya yang tidak menyadari bahwa mereka positif Covid-19. Di saat bersamaan, dokter-dokter praktik itu kewaspadaannya kurang.
Memang, saat ini pemerintah terus menyuplai APD ke berbagai RS. Namun, yang diutamakan kebanyakan RS pemerintah maupun RS rujukan Covid-19. Di Jabodetabek saja, masih ada RS swasta yang kesulitan mendapatkannya. Kalaupun ada, jumlahnya juga terbatas. “Kami sudah sampaikan ke BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) bahwa masih banyak RS yang belum dapat APD,” tambahnya.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan masyarakat untuk disiplin mengikuti ketentuan pemerintah. “Saat ini obat ampuh melawan virus corona belum ada. Tapi penyebaran corona bisa dicegah dengan kedisiplinan yang kuat dari kita sendiri,” ujarnya dari Istana Bogor kemarin.
Mulai dari disiplin mengenakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan tentu saja menjaga kebersihan dan menerapkan pola hidup sehat. Gerakan tersebut harus dilakukan dengan kompak bersama-sama dan terus menerus, tidak boleh terputus. Semua kegiatan, baik bekerja, belajar, maupun beribadah, cukup dilakukan dari rumah.
Meski demikian, Presiden juga mengapresiasi gerakan sosial yang makin tumbuh di tengah masyarakat. Tidak hanya untuk melawan Covid-19, namun juga menjaga perekonomian di level mikro tetap berjalan.
Ada masyarakat yang membantu tetangganya yang positif Covid-19, atau sekadar membeli dagangan tetangganya itu sudah cukup menjaga asa. “Dijadikan sebagai inspirasi dan akan bermanfaat jika dapat ditiru ulang oleh yang lain secara masif,” lanjutnya.
Dia meminta pemerintah daerah (pemda) meningkatkan pengujian sampel secara masif dan melakukan pelacakan yang agresif. Juga, diikuti langkah isolasi yang ketat terhadap mereka yang positif Covid-19. Gugus tugas di tingkat kecamatan, kelurahan, RW, dan RT harus cepat tanggap bila ada warganya yang bergejala Covid-19. Bila ada yang memerlukan bantuan sosial, juga harus segera dibantu. (byu/lyn/JPG/rom/k18)
Editor : izak-Indra Zakaria