Pemerintah diminta tak gegabah membuat kebijakan emosional. Tanpa memikirkan dampaknya terhadap petani.
PENAJAM – Harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit petani saat ini dibanderol di bawah biaya produksi. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berjanji memperbaiki harga tersebut. Kepada para petani, Zulkifli minta bersabar dalam 2-3 pekan ini. Sebab kementeriannya disebut berupaya sangat keras untuk membantu petani.
"Kehadiran saya di sini juga memang bertujuan menyelesaikan persoalan harga TBS kelapa sawit, yang harganya rendah saat ini," kata Zulkifli dalam kunjungan kerjanya ke Balikpapan, Rabu (20/7), saat berdiskusi dengan pengurus Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kaltim.
Mendag menyampaikan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah segera mengosongkan tangki-tangki crude palm oil (CPO), sehingga pabrik akan kembali membutuhkan TBS petani dalam jumlah besar. Di samping juga memperbaiki kebijakan terkait domestic market obligation (DMO), domestic price obligation (DPO), dan flush out (FO).
Mendag menyampaikan optimisme bahwa akan ada perbaikan harga TBS secara signifikan. Harapannya mencapai Rp 2.400 per kilogram dalam waktu dekat. Sehingga petani bisa segera tersenyum.
Sebelumnya, Zulkifli bersama jajarannya mengunjungi PT Kutai Refinery Nusantara (KRN) di Kawasan Industri Kariangau (KIK) usai meninjau Pasar Klandasan Balikpapan. Setibamya di kantor PT KRN, Zulkifli disambut Head of Social Security and Licensing Apical Group M Jaya Budiarsa. Apical Group merupakan perusahaan yang menaungi PT KRN.
Dalam kesempatan tersebut, mendag sempat berdiskusi dengan perwakilan petani kelapa sawit yang terhimpun dalam Apkasindo Kaltim.
Ketua DPW Apkasindo Kaltim Betman Siahaan menyampaikan bahwa petani kelapa sawit saat ini sangat tertekan dengan harga pembelian pabrik kelapa sawit (PKS) yang berkisar antara Rp 1.100-Rp 1.300 per kilogram TBS. Saat ini biaya produksi yang dikeluarkan petani untuk menghasilkan satu kilogram TBS sekitar Rp 1.600-Rp 1.700.
“Jika seandainya edaran Kemendag tentang harga pembelian TBS minimal sebesar Rp 1.600 per kilogram itu dipatuhi oleh pabrik, maka petani masih merugi. Apalagi faktanya tidak ada satu pabrik pun yang menaati edaran Kemendag tersebut,” kata Betman Siahaan.
“Memang ada PKS yang memasang harga Rp 1.600, tapi itu dengan potongan persentase 30 persen dari bobot TBS yang diterima. Sehingga itu menjadi akal-akalan pabrik saja, akhirnya petani tetap dirugikan,” tambahnya.
Ketua DPD Apkasindo Kutai Kartanegara Daru Widyatmoko menyampaikan bahwa kebijakan penghapusan pungutan ekspor semestinya diperpanjang lagi, tidak terbatas sampai 31 Agustus. Sementara Sekretaris DPD Apksindo Paser Aliyadi meminta ke depan pemerintah tak lagi gegabah membuat kebijakan emosional tanpa memikirkan dampaknya terhadap petani.
“Perusahaan itu tidak akan rugi, karena perusahaan sudah mendeklarasikan biaya-biayanya melalui mekanisme rapat penetapan TBS. Jika perusahaan CPO ditekan, maka (mereka) akan menekan ke bawah, yaitu petani. Nah, kalau petani ditekan, lalu petani mau menekan siapa?” kata Aliyandi.
Mendengar keluhan petani melalui Apkasindo itu, Zulkifli Hasan meminta supaya bersabar dalam 2-3 pekan ini. “Saya rasa dua sampai tiga pekan ke depan akan ada perbaikan harga,” tuturnya.
Pada kesempatan ini Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa kementeriannya juga akan mengembangkan teknologi sederhana yang menghasilkan minyak merah. “Kami coba membuat percontohan, membuat refinery sederhana. Dengan begitu akan menyerap lebih banyak CPO dan TBS, sehingga harga akan lebih stabil. Setidaknya kebutuhan minyak goreng di suatu daerah akan bisa dipenuhi oleh minyak merah yang diproduksi dari TBS petani di daerah tersebut,” katanya. (dwi)
ARI ARIEF
ari.arief@kaltimpost.co.id
Editor : izak-Indra Zakaria