Tak hanya menampung informasi, kritik, saran dan komentar dari masyarakat terkait keamanan dan ketertiban, Jumat Curhat yang digelar Polda Kaltim turut membahas perekonomian di masyarakat. Membantu pelaku usaha meningkatkan daya saing.
ARI ARIEF, Penajam
ari.arief@kaltimpost.co.id
YANG membuat Jumat Curhat kali ini berbeda dan istimewa karena digelar di Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, kemarin (20/1). Dihadiri langsung oleh Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) Polda Kaltim Anggie Yulianto Putro bersama jajaran.
“Acara Jumat Curhat ini dilaksanakan satu nusantara. Di wilayah kita ini akan menjadi ibu kota Nusantara dan diharapkan pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 menjadi lebih baik dan pentingnya pembahasan stabilitas politik dan keamanan,” kata Anggie mengawali kegiatan Jumat Curhat yang diikuti sejumlah pejabat utama, di antaranya, Kapolres PPU Hendrik Eka Bahalwan.
Tampak pula pejabat forum komunikasi pimpinan daerah (FKPD) PPU, seperti Arfan Arfandi (dandim 0913/PPU), Agus Candra (kajari PPU), dan sejumlah tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama. Kapolres PPU Hendrik Eka Bahalwan menyambung Anggie Yulianto Putro dengan mengatakan, saat ini PPU mendapatkan berkah tetapi juga bisa menjadi bumerang bagi anak cucu.
“Kami juga sekarang melakukan lompatan bagaimana menyiapkan tentang kesiapan Pemilu 2024, kita masih di wilayah PPU yang secara konkret masuk di wilayah Otorita IKN. Jadi pelaksanaannya ada pemilihan biasa dan pemilihan khusus, jadi nanti ada tempat pemungutan suara (TPS) khusus untuk para pekerja atau karyawan yang dari luar pulau dengan syarat-syarat yang nantinya harus disiapkan,” kata Hendrik.
Tidak hanya berkaitan instrumen politik, kapolres mengatakan, pihaknya sekarang menggerakkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan melatih para masyarakat dengan konsep sama rasa, dan dengan konsep itu pembangunan IKN bisa dioptimalkan oleh masyarakat juga.
“Kami juga melaporkan bahwa saat ini konsentrasi kita di 2023 bagaimana meningkatkan ekonomi-ekonomi mikro. Karena UMKM kita membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuat,” tuturnya.
Dandim 0913/PPU Arfan Afandi pada kesempatan itu mengemukakan masalah stunting anak di wilayah PPU pada 2022 mencapai 890 lebih dan khusus Sepaku menyumbang 400 lebih. “Karena itu dihadapkan oleh mega-rezeki, kita harus mengawali untuk menyiapkan generasi penerus kita. Artinya, harus disiapkan dari masa kandungan. Bagaimana caranya? Simple, cukup hidup sehat,” kata Arfan Afandi.
Dia kemudian menggarisbawahi, artinya, di samping ada masalah stunting, terkait dengan ketahanan pangan, apa yang dibutuhkan di tahun ke depan itu sangat membutuhkan suplai untuk menjaga keberlangsungan hidup, khususnya di IKN.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) PPU Agus Chandra berbicara tentang kepastian hukum investasi. Menurut dia, peran swasta yang ikut dalam pembangunan IKN itu bisa menjadi peluang dan dimaksimalkan komponen masyarakat untuk turut serta sesuai kapasitas masing-masing.
“Kepastian hukum berinvestasi itu penting karena nantinya ada besar-besaran investasi yang masuk ke IKN. Mengingat nantinya jumlah dana yang akan digunakan dalam pembangunan IKN yang hanya 20 persen yang mampu dipenuhi oleh negara, sehingga kekurangan ini akan ditutupi oleh perusahaan-perusahaan swasta,” tuturnya.
“Kalau dilihat dari yang kecil kaitan dengan UMKM itu kita memberikan kepastian hukum karena tidak tahu mungkin jika itu dapat berpotensi menjadi bisnis, dapat berkelanjutan. Kami terus mendukung upaya-upaya oleh Polres PPU beserta jajaran untuk mendukung UMKM,” tambahnya.
Dia mengatakan, saat ini ada lima pelabuhan yang sudah diberikan izin oleh pemerintah pusat dan delapan pelabuhan yang berproses di kawasan IKN yang membutuhkan sumber daya manusia. “Itu yang perlu kita siapkan, dan ini menjadi peluang bagi kita untuk sama-sama menikmati pembangunan IKN,” ucapnya.
Terkait dengan UMKM, Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) PPU Helena Lin Legi yang hadir pada kegiatan itu mengaku bangga terjadinya sinergi dalam pembangunan IKN untuk menghadapi resesi ekonomi. “Terkait dengan UMKM, pemerintah sedang gencar-gencarnya memberikan pelatihan, tetapi kami harap jangan hanya diberikan pelatihan tapi diberikan modal untuk usaha, dan juga tidak diberikan pembinaan yang usahanya nanti jadi sia-sia,” kata Helena Lin Legi. (*/ndu/k8)
Editor : izak-Indra Zakaria