Kota Balikpapan berusia 127 tahun pada Sabtu (10/2). Lebih dari satu abad berdiri, denyut pembangunan kota kian terasa. Intensitasnya semakin meningkat ketika Kaltim ditunjuk sebagai lokasi ibu kota negara baru. Sebagai beranda, Balikpapan dituntut berbenah.
BERBAGAI program pembangunan Kota Balikpapan telah dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) periode 2021–2026. Ini memuat sembilan program prioritas wali kota yang terbagi dalam berbagai sektor. Sejauh ini, beberapa proyek pembangunan sudah terlaksana. “Setidaknya realisasi pembangunan yang sudah terealisasi lebih dari separuh jalan. Sisanya masih terus dalam proses,” kata Kepala Bappeda Litbang Balikpapan Murni kepada Kaltim Post.
Baca Juga: Di Balikpapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkantoran Naik, Pemukiman Tetap
Contohnya, sambung dia, Pemkot Balikpapan mengejar pembangunan rumah sakit di Balikpapan Barat dan Balikpapan Timur. Kemudian pembangunan sekolah untuk pemenuhan fasilitas pendidikan. Salah satu yang sudah terealisasi adalah, SMP 25 Balikpapan Barat. Sementara sekolah terpadu di Balikpapan Selatan, masih dalam proses pembangunan. Pemkot Balikpapan akan melengkapi sarana pendukung hingga pengadaan pegawai.
Permasalahan banjir tak kalah penting dan menjadi sorotan. Pemkot Balikpapan memberi perhatian proyek pengendalian banjir melalui perbaikan DAS Ampal. Selain DAS Ampal, tahun ini proyek pengendalian banjir masih berlanjut. Tepatnya perbaikan drainase-drainase yang berhubungan dengan DAS Ampal. “Saluruan diperbaiki menuju hilir agar mulai dari hulu sampai hilir aman. Seperti pembangunan rumah pompa di samping Hotel Zurich,” sebutnya.
Menurutnya, bukti pengendalian banjir bisa terlihat dari penurunan titik lokasi banjir. Dari sebelumnya 75 titik, kini menjadi 50 titik. Setiap tahun pemerintah menargetkan pengurangan titik banjir. Selain masalah banjir, Balikpapan menghadapi berbagai tantangan untuk bersiap menjadi kota penyangga IKN. Yang utama, penyediaan air minum. Pemkot Balikpapan berencana membangun SPAM Sepaku Semoi melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
“Jika proses pembebasan lahan dan pembangunan fisik lancar bisa digunakan akhir 2025 atau 2026,” jelasnya. Untuk diketahui, saat ini Balikpapan mengalami defisit air baku sebanyak 803 liter per detik. Opsi lainnya, mengambil air baku dari Sungai Mahakam. Hasil koordinasi dengan Bappeda Kaltim, penyediaan air baku merupakan kewenangan pemerintah pusat. Termasuk pengelolaan Sungai Mahakam harus mendapat surat izin terlebih dulu.
“Targetnya paling lambat 2025 bisa mulai jalan karena tidak ada pembebasan lahan. Tinggal memasang pipa lewat tol, jika disetujui Balai Wilayah Sungai (BWS) akan dikelola oleh tiga daerah,” tuturnya. Selain Balikpapan, ada Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Penajam Paser Utara (PPU). Saat ini, pihaknya mengejar pembenahan administrasi. Sebab, Sungai Mahakam belum masuk rencana induk sistem penyediaan air minum (RISPAM) Kaltim.
“Kami optimistis bisa terlaksana dan sambil kita paralel membangun lainnya seperti Embung Aji Raden,” katanya. Hal lainnya adalah, masalah pengelolaan sampah untuk peningkatan kualitas hidup dan kondisi sosial yang nyaman. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mendorong pengelolaan sampah dari sumber. “Hanya volume yang dihasilkan lebih cepat daripada proses pengelolaan di hulu. Sampah yang terolah baru 99,1 persen,” imbuhnya.
Sama dengan pembangunan SPAM Sepaku Semoi, pengelolaan sampah di TPA Manggar akan menggunakan sistem KPBU. Kini masih tahap penyusunan final business cases (FBC) dari Kementerian Keuangan. Setelah itu, baru dokumen ini bisa dijual atau ditawarkan kepada investor. Murni mengatakan, sebenarnya banyak investor yang tertarik mengelola TPA Manggar. Di antaranya dari Korea Selatan dan Tiongkok. Dia menyebutkan, pihaknya belum mendapat persetujuan atau formula bagaimana kerja sama pemerintah daerah dan swasta.
“Semua datang masih kajian awal, tapi kita membuka peluang,” ujarnya. Lalu penataan kawasan khusus trotoar melalui Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) dengan fokus penataan di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Ahmad Yani. Termasuk beautifikasi jembatan dan program Balikpapan Terang. “Beberapa lampu terpasang dan program kami perluas sesuai kemampuan dana,” sebutnya. Pemkot Balikpapan juga menata ruang terbuka hijau (RTH) yakni Kawasan Olahraga Terpadu (KOT). Serta memperluas program satu kecamatan satu taman.
Kecamatan juga ditantang melakukan pengembangan ekonomi kreatif (ekraf) dan penataan wilayah. Misalnya di Balikpapan Timur bisa menata kawasan Asrama Haji. Di sana terdapat kegiatan ekraf dan berkumpul warga. Nanti bisa dikelola seperti di Taman Bekapai. Beda dengan kondisi sekarang, PKL di Asrama Haji masih tidak tertata. “Targetnya pantai belakang embarkasi haji ini bisa diakses umum. Pemandangannya cantik sekali,” imbuhnya.
Selanjutnya, area Balikpapan Barat bisa menata Pasar Inpres Kebun Sayur. Begitu pula untuk kecamatan lainnya. Pemkot Balikpapan melihat pergeseran penduduk mulai terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Jumlah penduduk saat ini terbanyak di Balikpapan Utara. “Bappeda sedang melakukan kajian pengembangan pusat pemerintahan baru (PPPB),” ucapnya. Terutama pada area yang merupakan aset pemerintah kota di daerah Balikpapan Utara. Kajian berlangsung tahun ini selama enam bulan dengan menggandeng Institut Teknologi Bandung (ITB).
“Pusat pemerintahan sekarang ini kan berada di daerah strategis. Sehingga kami kaji layak atau tidak pusat pemerintahan berpindah,” imbuhnya. Murni mengatakan, masterplan jalan harus ditinjau ulang. Terutama out dan in ke Balikpapan bisa lebih banyak. Misalnya ada berbagai jalan alternatif. Mulai dari Stadion Batakan menuju Jalan Soekarno-Hatta di Kilometer 8 bisa tersambung.
Kemudian, Jalan Proklamasi TPA Manggar saat ini sudah terhubung ke Jalan Soekarno-Hatta. Rencana terbaru, Pemkot Balikpapan akan membuat jalan yang menghubungkan wilayah Teritip dekat Ponpes Hidayatullah ke Jalan Soekarno-Hatta, Kilometer 23. “Kami membuat trase baru dan menghindari hutan lindung. Tetapi menggunakan buffer zone batas daerah,” tuturnya.
Kemudian jalan tembus Balikpapan Regency ke Jalan Mukmin Faisyal. Serta memperjuangkan flyover Rapak, pihaknya masih akan bertemu dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPPJN) Kaltim. Terpisah, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud mengatakan, pihaknya akan terus mengawal pembangunan kota untuk memberi kenyamanan kepada warga. Keseriusan pembangunan sudah tertuang dalam program pemerintah. Baik rencana jangka pendek, menengah, dan panjang.
“Kami membuat program tentu termasuk sudah memikirkan masalah ketersediaan dana agar proyek bisa berjalan lancar,” ucapnya. Pemkot Balikpapan telah menetapkan RPJMD Tahun 2021–2026 yang ditetapkan melalui Perda Nomor 6 Tahun 2021. Seperti contoh yang saat ini masih berlangsung proyek pengendalian banjir melalui perbaikan DAS Ampal. Pemkot Balikpapan dan DPRD Balikpapan sepakat memberikan anggaran sebesar Rp 136 miliar dengan skema tahun jamak atau multiyears. “Itu komitmen kami untuk membenahi banjir,” tuturnya.
Khusus dalam pembangunan infrastruktur, fokus kegiatan masih untuk mendukung penanggulangan dan pencegahan banjir. Kemudian sanitasi dan pengadaan air bersih menciptakan kota bebas banjir serta layak huni. “Sekaligus menjawab tantangan akan kita hadapi bersama seiring pembangunan dan pengembangan IKN,” tuturnya. Kolaborasi dan sinergi pembangunan tentunya bukan hanya di lingkungan Pemkot Balikpapan.
Rahmad menuturkan butuh kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota sekitar, dan Otorita IKN. Misalnya berbenah dalam penataan kota dan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH). Terlebih Balikpapan berstatus sebagai pintu gerbang menuju IKN. Seperti pembangunan pedestrian, penyediaan penerangan jalan umum (PJU) estetik, dan penataan jaringan utilitas. Terakhir, konektivitas melalui pembangunan jalan dan penyediaan transportasi massal.
“Prioritas Pemkot Balikpapan pada 2024 ini pada penguatan SDM melalui peningkatan akses dan fasilitas pelayanan,” ucapnya. Di antaranya, bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan ketenagakerjaan. Rahmad mengatakan, semua ini membutuhkan dukungan pemerintah provinsi dan pusat. “Maka kami terus berkoordinasi agar program yang sudah disiapkan bisa terealisasi,” ucapnya.
Misalnya melanjutkan pembangunan SMK 7 di Kecamatan Balikpapan Barat. Lalu pengembangan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Balikpapan dan jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi untuk masyarakat Balikpapan. Kemudian perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. “Pengembangan stimulan beasiswa untuk peserta didik sekolah kesetaraan,” imbuhnya.
Selanjutnya, pengembangan insentif bagi pendidik pada satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan peningkatan sarana dan prasarana sekolah luar biasa (SLB). Serta pengembangan Institut Teknologi Kalimantan (ITK) menjadi proyek strategis nasional (PSN). “Kami usul pembangunan sekolah menengah atas maupun kejuruan pada lahan milik pemerintah provinsi yang saat ini belum optimal pemanfaatannya,” tuturnya. Salah satunya lahan eks puskib di Kecamatan Balikpapan Tengah. (riz/k8)
DINA ANGELINA
Editor : Indra Zakaria