TANJUNG SELOR - Penilaian kepatuhan standar pelayanan publik dari Ombudsman RI tahun 2023 kembali dilaksanakan, pada seluruh kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah.
Kabupaten Bulungan menjadi salah satu daerah yang mendapatkan nilai tertinggi se-Kalimantan Utara (Kaltara) dengan torehan nilai 94,67 kategori A zona hijau atau meraih predikat kepatuhan tertinggi. Sebagai informasi, Ombudsman RI memberikan skala range penilaian berdasarkan zona dan warna.
Warna hijau untuk peraih zona kepatuhan tertinggi, zona kuning zona kepatuhan sedang, dan merah merupakan zona kepatuhan rendah. Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik mematuhi standar pelayanan.
Standar tersebut merupakan pedoman penyelenggaraan layanan dan menjadi tolok ukur penilaian kualitas pelayanan yang diberikan. Kemudian diuji keterpenuhan pelaksanaan kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat. Perihal layanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
Bupati Bulungan Syarwani menanggapi hasil penilaian Ombudsman RI tersebut, dengan bersyukur atas capaian yang telah diraih. Hal tersebut merupakan cerminan komitmen semua unsur perangkat daerah, untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat.
“Alhamdulillah ini bentuk kerja keras dan komitmen bersama semua unsur perangkat daerah. Dalam memberikan pelayanan berkualitas, cepat, mudah pada masyarakat. Tentu dengan prestasi ini, tak membuat kita lengah. Justru bagaimana meningkatkan pelayanan lebih baik dari waktu ke waktu,” ungkapnya.
Sebagai informasi, hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik (PEKPPP) dari Kemenpan-RB. Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) mengalami peningkatan dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2021 menorehkan angka 3,08 (kategori B), tahun 2022 nilai 3,19 (kategori B) dan tahun 2023 nilai 3,49 (kategori B).
Sedangkan IPP Bulungan 2023 menduduki nilai tertinggi se-Kaltara. Dari yang terendah, Kabupaten Nunukan nilai IPP 2,62, Kabupaten Tana Tidung (KTT) 2,84, Malinau 3,01, Kota Tarakan 3,36, Provinsi Kaltara 3,41 dan Bulungan 3,49. Termasuk hasil pemantauan dan evaluasi penyediaan sarana dan prasarana kelompok rentan, yang diikuti semua provinsi dan ibu kota Provinsi se-Indonesia.
Sedangkan monitoring dan evaluasi Mal Pelayanan Publik (MPP) yang diikuti 103 MPP yang sudah terbentuk dan telah beroperasi selama lebih setahun. Baik tingkat kota maupun kabupaten se- Indonesia, mendapat predikat baik dengan peringkat 64.
Dari penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Ombudsman RI, untuk Kabupeten Bulungan dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan cukup signifikan. Indek Kepatuhan Pelayanan Publik (IKPP) Pemkab Bulungan Tahun 2021 nilai 66,12, zona kuning dengan kualitas sedang. Lalu, tahun 2022 nilai 82,99, zona hijau dengan kualitas tinggi. Pada tahun ini nilai 94,67 zona hijau dengan kualitas tinggi.
Jika dibandikan dengan IKPP se-Kaltara, tahun 2023 peringkat Bulungan masih yang tertinggi. Dimulai dari yang terendah, Kabupaten Nunukan 87,18, Malinau 88,87, Provinsi Kaltara 89,23, KTT 89,34, Tarakan 90,53 dan Bulungan 94,67. (uno2)
Editor : uki-Berau Post