Meski Kota Tarakan banyak meninggalkan utang di pemerintahan sebelumnya akibat pembangunan, kini Pemerintah Kota (Pemkot) terus menjalankan pembayaran secara menyicil setiap tahunnya.
Wakil Ketua DPRD Tarakan Yulius Dinandus mengungkapkan, beberapa waktu lalu pihaknya telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tarakan tahun anggaran 2023. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna XXVIII DPRD Kota Tarakan masa persidangan III tahun sidang 2023/2024 yang dilaksanakan ruang rapat paripurna DPRD Tarakan beberapa waktu lalu.
"Hasil paripurna kemarin, pandangan akhir fraksi DPRD Kota Tarakan menerima dan menyetujui raperda tersebut untuk disahkan menjadi peraturan daerah (perda). Tapi terdapat beberapa masukan perbaikan yang diharapkan dapat diimplementasikan pada masa mendatang. Itu disetujui 7 Fraksi DPRD. Paling umum tadi mengenai catatan fraksi meminta pengelolaan dan perencanaan keuangan secara transparan," ujarnya.
"Selanjutnya, hampir semua fraksi meminta peningkatan kinerja dalam hal peningkatan PAD. Dalam pengawasan secara teknis, kami berkonsentrasi pada dua hal, yakni utang Kota Tarakan dari 2016 hingga 2018 kemudian sinkronisasi antara hasil pemeriksaan BPK tahun 2023," sambungnya.
Dikatakan Yulius, saat ini utang Pemkot Tarakan di tahun 2023 tercatat masih tersisa Rp 100 miliar. Adapun terkait sisa utang tersebut menurutnya memang masih cukup besar. Namun demikian progres pembayaran utang tersebut berjalan cukup baik. Kendati demikian, ia mengakui hutang tersebut terkadang menjadi kendala pemerintah dalam memaksimalkan pembangunan.
"Kalau melihat jumlah APBD yang ada, pemerintah harus membagi antara fokus melunasi utang dan tetap melakukan pembangunan. Kami mengapresiasi upaya Pemkot Tarakan yang konsisten melakukan pembayaran utang daerah secara rutin namun juga tetap melakukan pembangunan daerah. Tentu ini tidak mudah dilakukan semua kepala daerah," katanya.
"2019 utang kita sekitar Rp 400 miliar dan saat ini tersisa sekitar Rp 100 miliar di tahun 2019 lalu. Tapi kalau hitungan kasar kami sudah dibawah Rp 100 miliar. Untuk tahun 2024 kita menganggarkan pembayaran di murni Rp 50 miliar. Dari hasil evaluasi sudah terealisasi Rp 43 miliar," lanjutnya.
Sehingga ia berharap di tahun selanjutnya pemkot Tarakan dapat memaksimalkan PAD dari aset yang ada. Selain itu pihaknya juga mengupayakan meningkatkan APBD guna lebih meningkatkan pembangunan dan penanganan infrastruktur daerah yang masih banyak memerlukan pembenahan.
"Masih banyak PR kita misalnya persoalan banjir di Tarakan, fasum dan program daerah lainnya. Sehingga PAD dan APBD perlu dimaksimalkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang terus bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk yang menimbulkan Persoalan kompleks," ungkapnya.
Sebelumnya Pj. Wali Kota Tarakan, Dr. Bustan, S.E., M.Si. nota penjelasan pemerintah terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023. Disebutkan bahwa kinerja pendapatan daerah tahun anggaran 2023 dengan target pendapatan sebesar Rp 1,19 triliun mencapai realisasi sebesar Rp 1,16 triliun, atau sekitar 97,47 persen.
Editor : Indra Zakaria