TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memutar otak untuk menyiasati kondisi fiskal daerah yang sedang menantang. Di bawah komando Gubernur Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, kebijakan bekerja dari mana saja atau Work From Anywhere (WFA) setiap hari Jumat kini menjadi senjata ampuh untuk melakukan efisiensi anggaran besar-besaran.
Kebijakan yang telah berjalan selama satu bulan ini terbukti memberikan dampak instan pada pengeluaran operasional kantor-kantor pemerintahan. Gubernur Zainal Arifin Paliwang mengungkapkan bahwa pengosongan gedung-gedung besar setiap hari Jumat secara otomatis menekan angka tagihan bulanan dari PLN maupun PDAM.
"Efisiensi, pasti. Terutama di kantor, seperti penggunaan listrik dan air, itu akan menurun drastis," ujar Gubernur Zainal kepada Radar Tarakan, Sabtu (28/3/2026).
Mantan Wakapolda Kaltara ini merinci bahwa penghematan ini terasa signifikan karena Pemprov memiliki sejumlah aset gedung berkapasitas besar. "Kita ada beberapa gedung yang besar, seperti Kantor Gubernur, Gedung Gadis (Gabungan Dinas), Gedung DPUPR-Perkim, serta Inspektorat dan Kantor DPRD," tuturnya.
Senada dengan Gubernur, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, menjelaskan bahwa langkah ini diambil sebagai respons atas kondisi keuangan daerah yang saat ini sedang "tidak baik-baik saja". Menurutnya, penghematan dari satu sektor saja sudah sangat terasa.
"Dari beberapa kantor yang dimiliki Pemprov Kaltara, rata-rata bisa menghemat ratusan juta dalam sebulan. Artinya, dalam setahun bisa menghemat lebih dari Rp1 miliar. Ini baru hitungan untuk listriknya saja, belum lagi biaya air dan lain sebagainya. Jadi lumayan besar," sebut Denny.
Ia juga menambahkan bahwa Kaltara bukan satu-satunya daerah yang menerapkan sistem ini. Beberapa provinsi lain, seperti Jawa Barat, bahkan sudah menerapkan sistem kerja yang lebih fleksibel demi efisiensi anggaran. Kebijakan WFA ini pun mendapat lampu hijau dari pihak legislatif. Ketua DPRD Kaltara, H. Achmad Djufrie, menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan anjuran pemerintah pusat, bukan sekadar keinginan sepihak pemerintah provinsi.
"Nah, kita juga sudah jalan (WFA setiap Jumat), itu sudah benar dalam rangka efisiensi anggaran," kata politisi Partai Gerindra tersebut.
Namun, Achmad Djufrie memberikan catatan penting agar penghematan anggaran ini tidak mengorbankan kepentingan publik. "Hal yang perlu jadi perhatian di sini, jangan sampai WFA setiap Jumat membuat pelayanan jadi terganggu," pungkasnya.
Dengan kebijakan ini, Pemprov Kaltara berharap dapat mengalokasikan dana yang berhasil dihemat ke sektor-sektor pembangunan lain yang lebih mendesak bagi masyarakat. (*)
Editor : Indra Zakaria