TARAKAN – Rencana besar pemindahan pusat pemerintahan (Puspem) ke wilayah Tarakan Utara diprediksi bukan sekadar perpindahan administrasi perkantoran. Proyek strategis ini diyakini akan menjadi motor penggerak ekonomi baru yang mampu mengubah konstelasi pertumbuhan wilayah di Kota Tarakan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Ketua Komisi II DPRD Tarakan, Simon Patino, menjelaskan bahwa denyut ekonomi akan mulai terasa sejak tahap awal konstruksi. Mobilisasi material bangunan dan penyerapan tenaga kerja dalam skala besar dipastikan akan menghidupkan aktivitas ekonomi di sekitar lokasi proyek dalam waktu dekat.
“Kalau kita melihat dampaknya, ada dampak ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek sudah jelas, karena pembangunan akan dilakukan sehingga ada mobilisasi barang, kebutuhan material, dan penambahan tenaga kerja. Itu tentu akan menimbulkan pergerakan ekonomi dalam waktu dekat ini,” ujar Simon, Selasa (7/4).
Berdasarkan proyeksi anggaran yang diterima legislatif, pembangunan pusat pemerintahan ini diperkirakan menelan biaya sekitar Rp 284 miliar yang akan dikucurkan secara bertahap. Namun, Simon menekankan bahwa nilai investasi tersebut sebanding dengan potensi multiplier effect yang akan dihasilkan saat kawasan tersebut mulai difungsikan secara penuh di masa depan.
Efek jangka panjang yang paling dinantikan adalah mobilisasi ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang nantinya akan berkantor di kawasan Juwata Laut. Perpindahan aktivitas perkantoran ini secara otomatis akan menggeser pusat konsumsi, kebutuhan tempat tinggal, hingga jasa pendukung lainnya ke arah utara.
“Nanti ada pergerakan mobilisasi pegawai negeri yang berkantor di sana. Ketika mereka bekerja di sana, otomatis kebutuhan makan, tempat tinggal, dan berbagai kebutuhan lain juga akan bergerak ke arah sana. Itu yang kemungkinan besar akan menambah pergerakan ekonomi di Tarakan Utara,” jelasnya lebih lanjut.
DPRD Tarakan memberikan lampu hijau terhadap proyek ini setelah melakukan kajian rasionalitas perencanaan dan penganggaran. Sebagai bagian dari janji politik kepala daerah, legislatif memastikan bahwa pembangunan Puspem ini telah dihitung secara cermat agar tidak mengintervensi pos anggaran untuk kebutuhan dasar masyarakat lainnya.
“Kami di DPRD pada prinsipnya melihat dari sisi penganggaran. Selama disampaikan secara rasional dan perhitungannya masuk, tentu akan kita setujui sebagai bagian dari program pembangunan daerah,” pungkas Simon. Langkah ini diharapkan menjadi tonggak sejarah baru bagi pemerataan pembangunan yang selama ini masih terpusat di kawasan Tarakan Barat dan Tengah. (*)
Editor : Indra Zakaria