PROKAL.CO- Janji penyaluran seragam gratis bagi puluhan ribu siswa baru jenjang SMA, SMK, dan SLB di Kalimantan Timur melalui program Gratispol Pendidikan kembali memicu sorotan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim mengonfirmasi bahwa distribusi seragam tidak dapat dilakukan secara serentak, melainkan bertahap mulai akhir Juli 2026.
Dari total sasaran sekitar 65 ribu peserta didik di 10 kabupaten/kota, penyaluran tahap awal ternyata berjalan sangat terbatas. Disdikbud Kaltim baru memprioritaskan sekitar 800 siswa yang tersebar di tiga sekolah, yakni SMAN 10 Samarinda (350 siswa), SMAN 3 Tenggarong (Kukar), serta SMAN 2 Sangatta Utara (Kutim).
Akibatnya, puluhan ribu siswa baru lainnya harus berpasrah menunggu giliran dalam kurun waktu satu hingga dua bulan ke depan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, membantah adanya kendala teknis dalam program ini. Ia menegaskan bahwa pola distribusi bertahap murni disebabkan oleh perbedaan kecepatan pendataan dan verifikasi di tingkat sekolah.
"Setiap sekolah menyelesaikan pendataan siswa baru pada waktu yang berbeda. Data itu harus divalidasi terlebih dahulu agar bantuan benar-benar diterima oleh siswa yang berhak," tegas Armin. Meski pihak Disdikbud menjamin pengadaan barang tetap berjalan sesuai kontrak, lamanya proses validasi administrasi di lapangan membuktikan bahwa pendistribusian belum siap dieksekusi sejak awal tahun ajaran baru.
Keterlambatan ini kian disorot publik mengingat rekam jejak pengadaan seragam gratis senilai Rp59,7 miliar pada tahun anggaran sebelumnya yang sempat menuai temuan serius dari BPK RI. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tertanggal 21 Mei 2026, tata kelola data penerima tahun lalu dinilai semrawut.
Auditor BPK menemukan sedikitnya 1.189 data penerima yang keliru di 151 sekolah, mulai dari ratusan siswa laki-laki yang terdaftar menerima paket jilbab dan rok panjang, siswi berjilbab yang disodori seragam lengan pendek, hingga ratusan paket bantuan yang nyasar ke siswa kelas XI dan XII. Dengan rekam jejak tersebut, publik kini menuntut ketegasan dan akurasi data Disdikbud Kaltim agar janji penuntasan distribusi seragam gratis dalam dua bulan ke depan benar-benar terealisasi tanpa mengulang kesalahan serupa. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : prokal.co