PROKAL.CO, TENGGARONG – Teguran Presiden RI Prabowo Subianto saat peresmian proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) terbesar di Indonesia di Balikpapan, Kalimantan Timur, yang mempertanyakan posisi duduk Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Aji Muhammad Arifin di barisan belakang, memantik perhatian sekaligus respons beragam dari publik.
Sebagai itikad baik, dalam pertemuan tertutup Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menyambangi Kedaton Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Kamis (15/1). Untuk meluruskan polemik sekaligus menegaskan kembali pentingnya protokol adat dalam setiap kegiatan kenegaraan di Kaltim.
Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Aji Muhammad Arifin menegaskan, kejadian tersebut telah diselesaikan secara baik, termasuk adanya permohonan maaf dari pihak terkait. Namun, Sultan mengingatkan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang.
“Kejadian seperti ini sudah terjadi dua kali. Pertama saat kegiatan di Ibu Kota Nusantara bersama Presiden Joko Widodo, dan yang kedua pada kegiatan bersama Presiden Prabowo. Jangan sampai terulang lagi ke depannya,” ujar Sultan.
Ia menekankan, persoalan tersebut perlu dipahami secara jernih oleh masyarakat sebagai bagian dari pembelajaran bersama, khususnya terkait etika, tata krama, dan penghormatan terhadap adat.
“Ini penting agar masyarakat mengerti dan paham bahwa dalam setiap kegiatan ada aturan yang harus dijaga. Siapa pun yang berbuat salah, itu menjadi pembelajaran bersama,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyampaikan, pertemuan di Kedaton merupakan bentuk tabayun sekaligus ruang untuk memahami secara utuh protokol adat Kesultanan Kutai Kartanegara yang berlaku di Kalimantan Timur.
“Prinsipnya jelas, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Protokol adat ini berlaku dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di Kalimantan Timur,” ujar Rudy.
Menurutnya, peristiwa tersebut menjadi bahan introspeksi bagi seluruh pihak, baik pemerintah daerah, lembaga vertikal, maupun pemerintah pusat yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kaltim.
“Kami berterima kasih atas arahan dan nasihat Sultan Kutai Kartanegara. Ini menjadi pengingat bagi kami semua untuk menempatkan segala sesuatu sesuai dengan adat dan tata krama yang berlaku,” tuturnya.
Di sisi lain, peristiwa ini memunculkan beragam respons di tengah masyarakat. Sebagian publik menilai teguran Presiden sebagai bentuk spontanitas dan kepedulian terhadap tata acara kenegaraan.
Sementara lainnya menyoroti pentingnya sensitivitas terhadap adat dan simbol kultural lokal, terlebih dalam kegiatan besar berskala nasional seperti peresmian RDMP Balikpapan.
Polemik tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa kehadiran proyek strategis nasional di Kalimantan Timur perlu berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat. (moe)
Editor : Indra Zakaria