JAKARTA— Tudingan Haris Azhar bahwa Polri mendata kekuatan dukungan masyarakat terhadap calon presiden ditampik. Polri menyebut bahwa personil kepolisian yang hadir di daerah untuk memetakan kerawanan konflik.
Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo, kehadiran Polri itu dalam rangka memetakan, profiling dan identifikasi daerah yang memiliki potensi kerawanan atau konflik. ”Bukan untuk yang lainnya,” jelasnya.
Ada beberapa indikator yang perlu diketahui Polri untuk mengukur kerawanan tersebut. Setelahnya diketahui indikatornya akan ditentukan cara efektif untuk memitigasi dan antisipasi kerawanan. ”Juga untuk penentuan jumlah kekuatan pengamanan,” ujarnya.
Sementara sebelumnya Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru Haris Azhar mengklaim memiki data anggota Polres dan Polsek yang mendata dukungan masyarakat ke pasangan calon presiden dan wakil presiden. ”Data itu dihimpun oleh polres dan polsek di sejumlah daerah,” ujarnya.
Data tersebut untuk mengetahui, siapa yang mendukung siapa. Sehingga, kekuatan setiap pasangan calon diketahui. ”Kelompok ini dukung siapa itu didata,” urainya.
Namun, Haris belum mau untuk melaporkan hal tersebut. Sebab, laporan itu akan dinilainya sia-sia bila tidak ada yang mau menerimanya. ”Gunanya apa polisi mendata itu. pertanyaannya kan itu,” jelasnya.
Di sisi lain, netralitas dari Polri coba dikukuhkan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Tito mengeluarkan surat telegram nomor KS/DEN C-04/III/DIVPROPAM tertanggal 20 Maret 2019.
Dalam surat itu kapolri memerintahkan setiap kapolda untuk berprilaku netral dalam pemilu 2019. Ada sejumlah petunjuk teknis dalam telegram itu, seperti dilarang memasang atribut pemilu, foto selfie dengan menunjukkan jari tanda dukungan, dilarang menjadi nara sumber deklarasi dan kampanye, dan bahkan memerintahkan tidak melakukan pelanggaran kecil yang berpengaruh pada citra Polri.
Dedi menambahkan, telegram itu merupakan pengingat untuk semua personil Polri. ”Netralitas itu harga mati,” papar mantan Wakapolda Kalimantan Tengah tersebut. (idr)
Editor : izak-Indra Zakaria