JAKARTA - Pengisian kursi komisaris di perusahaan pelat merah kembali menjadi sorotan. Isu tersebut menyusul keputusan PT Telkom Indonesia (Tbk) mendapuk sosok gitaris band Slank Abdi Negara Nurdin sebagai Komisaris Independen Telkom lewat Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Telkom, Jumat (28/5).
Penunjukan tersebut pun menuai komentar kontra dan membuat publik kembali mempertanyakan dasar pemerintah menunjuk figur untuk mengisi posisi komisaris di perusahaan pelat merah.
Kontra atas penunjukan Abdi bukan tanpa latar belakang. Sejak Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, Abdi sebagai seorang seniman dikenal cukup vokal menyuarakan dukungan untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sehingga saat nama Abdi mencuat sebagai salah satu nama komisaris independen Telkom, pengangkatannya di posisi tersebut dikait-kaitkan dengan “jasa” Abdi selama mendukung Jokowi.
Abdi bukan orang pertama yang mengarah pada isu serupa. Ada daftar panjang nama-nama sosok di belakang keberhasilan Jokowi menjadi presiden, yang juga mengisi kursi komisaris badan usaha milik negara (BUMN) di berbagai sektor. Di antara nama-nama tersebut misalnya, Fadjroel Rachman ditunjuk menjadi komisaris utama Adhi Karya yang selama masa kampanye Jokowi dikenal aktif menjadi tim media sosial pendukung Jokowi.
Kemudian ada nama Andi Gani Nena Wea ditunjuk menjadi komisaris utama PT Pembangunan Perumahan (PP) yang kala itu menjabat Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan menyuarakan dukungan pada Jokowi dari elemen buruh.
Ada juga Dyah Kartika Rini yang ditunjuk sebagai komisaris independen PT Jasa Raharja. Dyah merupakan koordinator Jokowi Advanced Social Media Volunteers (Jasmev). Serta masih banyak nama-nama relawan hingga politikus pendukung Jokowi yang ditunjuk untuk mengisi kursi komisaris BUMN.
Pengamat BUMN Toto Pranoto mengatakan, fungsi dewan komisaris (dekom) adalah sebagai pengawas perseroan, dibantu di dalamnya oleh beberapa komite yang relevan, seperti komite audit, komite remunerasi, komite nominasi, dan lain-lain. “Kita realistis saja. BUMN hidup dalam lingkungan di mana stakeholder berusaha menanamkan pengaruhnya. Jadi, calon dengan background politik juga tidak terhindarkan,” ujar Toto (30/5).
Menurut Toto, terkait penunjukan relawan, tetap harus dicermati background kompetensi dan integritasnya. Menurut dia, kompetensi dasar yang wajib dimiliki dewan komisaris paling tidak adalah menguasai analisis keuangan perseroan, memahami nature of business perseroan, serta memahami regulasi dan peraturan yang mengatur industrinya.
“Pernah punya pengalaman di industri sejenis bisa menjadi nilai positif bagi kandidat dekom BUMN. Tapi kalau dalam periode setahun menjabat misalnya tidak performa, maka yang bersangkutan bisa dicopot saja,” tegasnya.
Menanggapi perspektif miring soal penunjukan komisaris terutama di Telkom, Senior Vice President Corporate Communication & Investor Relations Telkom Indonesia Ahmad Reza menegaskan setiap pengangkatan komisaris perseroan sudah mempertimbangkan kompetensi dari masing-masing individu. “Para komisaris yang diangkat punya kapasitas dan klasifikasi yang diperlukan bagi pengembangan bisnis perusahaan,” ujar Reza.
Reza mengatakan, penunjukan komisaris Telkom telah melalui beberapa tahap seleksi. Sosok Abdi, lanjut Reza, meski berlatar belakang utama sebagai seniman, Abdi selama ini dinilai banyak berkecimpung dalam dunia digital serta memberikan perhatian yang besar terhadap masalah hak kekayaan intelektual.
Dibeberkan bahwa Abdi merupakan Co-Founder Importmusik.com, yakni perusahaan digital distribusi musik. Abdi juga pernah duduk sebagai tim pakar penyusunan UU Hak Cipta dan Pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). “Industri digital sangat bersinggungan dengan hak atas kekayaan intelektual,” tambah Reza.
Selain Abdi, di jajaran dewan komisaris Telkom ada juga nama Arya Sinulingga. Arya merupakan juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf. Sebelum didapuk menjadi komisaris Telkom, Arya merupakan komisaris PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). “Sesuai regulasi, komisaris tidak bisa rangkap jabatan. Jadi dengan sendirinya saya lepas dari komisaris Inalum,” ujar Arya.
Sebagai sesama komisaris dengan Abdi, Arya menyatakan penunjukan BUMN untuk kursi komisaris tidak dilakukan sembarangan. Arya menegaskan sosok yang ditunjuk pasti memiliki value yang ingin ditambahkan ke perusahaan terkait. “Kita tahu Telkom itu masih belum kuat kontennya. Pak Erick dorong Telkom agar masuk ke konten, di sini Abdi akan bantu supaya Telkom kuat di konten,” ujarnya.
Penunjukan Abdi menjadi komisaris di PT Telkom Indonesia juga mendapatkan tanggapan dari tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan. Menurutnya, penunjukan Abdi merupakan orang yang diperlukan karena visioner dan kreatif. Terutama pada masa modern dan era digital.
Lebih lanjut dia menyatakan pada era disrupsi teknologi dan digital, tak hanya diperlukan orang yang ahli di bidang teknologi informasi. Menurutnya, sosok yang bisa menghadirkan industri kreatif turut diperlukan. “Telkom bukan hanya perusahaan yang bergerak di bidang perangkat dan infrastruktur telekomunikasi, tapi juga merambah dunia kreatif,” bebernya. Dia mencontohkan, ada anak perusahaan Telkom yang bergerak di konten seluler dan e-commerce.
Dia menilai Abdi memiliki pemikiran yang out of the box. Itulah yang diperlukan Telkom menurut Irfan. Dia meminta masyarakat agar menilai Abdi secara adil. Selain itu, menurutnya tak perlu mengungkit apakah sebelumnya mendukung presiden pada pilpres lalu.
“Kita juga jangan melihat kemampuan seseorang dari kasatmata. Apakah dengan tidak adanya gelar pendidikan, maka orang tersebut tidak mampu mendapatkan kesempatan berkiprah di jajaran BUMN,” ujarnya.
Terpilihnya Abdi sebagai komisaris independen Telkom turut mengundang reaksi dari DPR. Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron menegaskan dalam pemilihan komisaris, menteri BUMN harus selektif dan betul-betul mengutamakan profesionalisme. Bukan jabatan balas jasa.
Dia tidak menyatakan pemilihan Abdi kurang sesuai. Namun, Herman menggarisbawahi agar tempat di BUMN tidak hanya diberikan kepada tim sukses pilpres. Di mana diketahui, di sini Abdi sempat menunjukkan dukungan kepada Presiden Jokowi dalam pilpres. Karena itu, Herman menilai perlu ada aturan lebih jelas mengenai pergantian dan penunjukan komisaris dan direksi BUMN. (agf/far/JPG/rom/k15)
Editor : izak-Indra Zakaria