JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan melakukan evaluasi mendalam terhadap alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada pekan depan. Langkah ini diambil untuk memastikan penggunaan dana negara senilai ratusan triliun rupiah tersebut terserap secara efisien dan tepat sasaran.
Meskipun pagu anggaran MBG untuk tahun 2026 telah ditetapkan sebesar Rp335 triliun, Purbaya berkomitmen untuk memeriksa setiap baris rencana belanja guna menghindari adanya tumpang tindih anggaran (double counting) maupun inefisiensi.
“Minggu depan akan saya lihat line per line anggaran mereka. Nanti kami lihat mana yang double counting,” ujar Purbaya saat ditemui di Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Purbaya memberikan catatan khusus berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya, di mana ditemukan pos anggaran untuk pembelian kendaraan operasional yang belum terdistribusi maksimal hingga akhir tahun. Ia menyatakan tidak segan untuk mencoret pos anggaran yang dinilai tidak mendesak atau kurang efisien.
Berdasarkan proyeksi awal, Kementerian Keuangan memperkirakan realisasi penyerapan anggaran program MBG tahun ini mungkin tidak akan mencapai angka penuh, melainkan berada di kisaran Rp200 triliun. Meski demikian, Purbaya menegaskan dukungannya terhadap esensi program tersebut.
“Kalau kami hitung, paling Rp200 triliun juga cukup mungkin. Tapi nanti kami lihat yang inefisien saja. Program itu bagus, kami akan dukung supaya jalannya maksimal,” tambahnya.
Sebagai perbandingan, pada tahun anggaran 2025, program MBG berhasil menyerap Rp51,5 triliun atau sekitar 72,5 persen dari total pagu Rp71 triliun. Dana tersebut telah memberikan manfaat nyata kepada 56,13 juta jiwa, yang mencakup siswa, balita, ibu hamil, menyusui, hingga tenaga kependidikan di 38 provinsi.
Untuk tahun 2026, dari total alokasi Rp335 triliun, sebanyak Rp268 triliun akan disalurkan melalui Badan Gizi Nasional (BGN), sementara Rp67 triliun sisanya disimpan sebagai dana cadangan. Pihak BGN sendiri telah merencanakan bahwa 95,4 persen dari dana yang mereka kelola akan difokuskan langsung pada pemenuhan gizi nasional, sementara sisanya dialokasikan untuk dukungan manajemen.
Penyisiran anggaran ini diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas program nasional tersebut sekaligus memastikan keterlibatan puluhan ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan ratusan ribu tenaga kerja di seluruh Indonesia tetap berjalan secara optimal tanpa pemborosan. (*)
Editor : Indra Zakaria