TANJUNG REDEB - Wakil Bupati Berau Gamalis, yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Berau terus memberi perhatian khusus dalam upaya pemerintah menurunkan angka kasus stunting di Kabupaten Berau.
Menurut Gamalis, pencegahan dan penurunan stunting ini memang sangat penting dilakukan, demi menghindari dampak jangka panjang yang merugikan tumbuh kembang anak. Karena selain menjadikan anak lebih rentan terhadap berbagai penyakit, permasalahan gizi juga berdampak pada aspek perekonomian.
“Selain pemerintah pusat, Pemkab Berau juga berkomitmen tinggi untuk menurunkan stunting. Berbagai langkah pun telah dilakukan,” ujar Gamalis.
Salah satunya disebut Gamalis, dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Berau Nomor 119 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten dan Penetapan Kelurahan/Kampung Lokus Stunting pada tahun 2022. Selain itu, aksi-aksi lainnya yang dilakukan dalam upaya menurunkan angka stunting di Berau yakni aksi analisa situasi, penyusunan, rencana kerja, termasuk rembuk stunting yang sudah dilakukan.
“Kemudian juga adanya perbup tentang peran desa/kampung, lalu pengkaderan pembangunan nasional, manajemen data, serta pengukuran dan publikasi, dan terakhir review kinerja,” terangnya.
Diakuinya, semua aksi-aksi tersebut tentu memiliki konsekuensi tanggung jawab terhadap OPD-OPD yang ada di Kabupaten Berau. Dia menilai, sekiranya aksi-aksi tersebut segera diturunkan pada OPD terkait agar bisa bekerja lebih efektif, cepat, sehingga percepatan dan sebagainya terkait dengan pencapaian penurunan angka stunting di 2024 bisa tercapai dari yang ditargetkan nasional.
“Dari segala aksi-aksi yang telah dilakukan ini, tentu sudah menjadi komitmen dan konsistensi bersama pihak-pihak terkait, dalam upaya menurunkan angka kasus stunting di Kabupaten Berau ini,” tegasnya.
Salah satu upaya Pemkab Berau untuk menurunkan stunting ini juga, yakni dengan kunjungan tim audit kasus stunting (AKS) ke pos pelayanan terpadu (Posyandu) di sepuluh lokasi khusus (Lokus) Bumi Batiwakkal.
Dalam hal ini, Gamalis meminta agar masyarakat bisa rutin membawa anaknya untuk memeriksakan kesehatan ke Posyandu. Pasalnya, tim AKS ini akan rutin berkunjung ke posyandu di sepuluh lokasi di Kabupaten Berau, untuk mengidentifikasi anak-anak yang berisiko stunting.
“Kunjungannya lengkap dengan membawa dokter anak, kandungan, dan psikolog. Tim juga melakukan pendampingan konsultasi bagi calon pengantin (Catin),” jelasnya.
Diterangkannya, Lokus penanganan stunting yang terdekat ada di Sambaliung. Kemudian, Kampung Sukan Tengah termasuk yang paling banyak kasus stuntingnya. Dari kunjungan rutin dari tim AKS itu juga diharapkan nantinya dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan untuk pencegahan stunting.
“Tanpa harus jauh-jauh datang ke perkotaan. Selain itu, masyarakat juga bisa mendapat pendampingan dan konsultasi terkait pernikahan dini. Di mana hal itu juga salah satu pemicu kasus stunting,” bebernya.
Diakui Gamalis, untuk sementara ini pemerintah masih fokus pada lokus penanganan stunting saja. Ke depan jika lokus sudah selesai, tentu akan diperluas di seluruh daerah di Kabupaten Berau. Sehingga, semua masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal.
Penuntasan stunting itu juga kata Gamalis, bisa dilakukan dengan intervensi spesifik atau langsung dengan kunjungan ke posyandu. Serta, intervensi sensitif atau tidak langsung seperti kunjungan ke rumah warga.
“Karena stunting itu banyak penyebabnya, dan ternyata kondisi rumah yang tidak sehat juga bisa menyebabkan kasus stunting,” ungkapnya.
Diketahui, secara nasional Berau telah ditarget bisa menurunkan angka stunting. Untuk tahun 2021 lalu yaitu 25,7 persen. Kemudian tahun 2022 Berau ditarget ke 21,18 persen, dan di 2023 nanti ditarget hingga 17,44 persen. Bahkan di tahun 2024 mendatang Berau ditarget bisa turun hingga 13,80 persen.
Mendapat tugas menjadi koodinator dalam pencegahan dan penurunan kasus stunting, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Berau pun mencanangkan untuk menyebar jajarannya di seluruh kecamatan. Dengan didukung kehadiran tim pendamping yang terdiri dari Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), bidan di setiap kecamatan.
Kepala Bidang Ketahanan Kesejahteraan Keluarga (K3) Berau Dewi Susanti, menjelaskan, DPPKBP3A ini mempunyai tim Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) yang bisa diandalkan untuk melakukan tugas dalam melakukan penyuluhan terkait kesehatan anak di lapangan.
“Tim Pendamping Kabupaten (TPK) Berau itu berjumlah 510 kader yang tersebar di 13 kecamatan dengan 110 kampung/kelurahan, 1 tim berjumlah 3 orang,” katanya.
Lanjutnya, selain untuk melakukan penyuluhan terkait penanganan keluarga berencana, saat ini para tim juga sudah mulai melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pendampingan keluarga yang berisiko stunting. Mereka disebutnya sebagai ujung tombak kegiatan percepatan penurunan stunting.
“Terkait pencegahan stunting ini kami juga selalu berkoordinasi dengan dinas terkait. Antara lain Dinas Kesehatan, Pangan, Perikanan dan beberapa dinas lainnya untuk bisa melakukan kegiatan di kampung-kampung,” pungkasnya.
Dari 10 Loksus stunting yang menjadi titik fokus untuk penurunan serta pencegahan stunting. Menurut peta kasus, ada beberapa kecamatan yang memang rawan terjadi kasus tersebut. Seperti Kampung Suaran Kecamatan Sambaliung, yang termasuk dalam kawasan berisiko stunting.
“Dengan upaya yang dilakukan saat ini, kita pun menargetkan di tahun 2024 dapat membantu mewujudkan instruksi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), untuk penurunan stunting di Kabupaten Berau menjadi 14 persen,” paparnya. (mar/adv/sam)
Editor : uki-Berau Post