Prokal.co - TANJUNG REDEB - Bupati Berau Sri Juniarsih, mengingatkan seluruh kepala kampung untuk tidak terlena dengan perpanjangan masa jabatan yang akan dikukuhkan dalam waktu dekat.
Pesan itu disampaikan bupati saat menyampaikan sambutan pada pelatihan 100 kepala kampung untuk peningkatan kapasitas politik dan kepemimpinan pemerintahan kampung di Hotel Bumi Segah, Senin (27/5).
Diketahui, jabatan yang awalnya enam tahun, kini menjadi delapan tahun sekali menjabat. Perpanjangan itu seiring terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024 perihal Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa.
Yang mana bupati akan segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Kampung, dari yang semula enam tahun menjadi delapan tahun.
"Perpanjangan masa jabatan ini saya harapkan tidak menjadikan kepala kampung terlena. Tapi, justru harus lebih profesional dan semakin inovatif dalam memajukan kampung," pinta bupati.
Di samping itu, Ia menyebut ada 26 kampung yang diberikan sejumlah catatan penting untuk dijadikan bahan evaluasi bersama supaya lebih baik lagi. Utamanya terkait capaian kapasitas sosial yang belum memuaskan, dan tantangan memajukan kampung.
Bahan evaluasi tersebut berdasarkan hasil asesmen kapasitas tata kelola pemerintahan kampung yang dilakukan oleh Yayasan Sanggar Inovasi Desa (YSID) pada tahun 2023 lalu.
Diungkapkannya, capaian kapasitas sosial yang belum memuaskan akan berpengaruh pada belum maksimalnya kinerja tata kelola pemerintahan kampung. Pun terjadi kesenjangan yang dalam antara kampung maju dan kampung tertinggal.
Lanjutnya, tantangan memajukan kampung mulai dari pelayanan dasar hingga perwujudan kampung berprestasi menjadi tanggungjawab besar yang bertumpu pada visi dan misi seorang kepala kampung.
Sehingga sangat diperlukan sosok kepala kampung yang berkapasitas, berkapabilitas, dan berintegritas. Terutama dari aspek pemahaman serta pembentukan regulasi, kewenangan, dan kolaborasi.
Ia juga mengingatkan agar pada kepala kampung dapat memaksimalkan tugas pendamping profesional seperti Pejuang SIGAP Sejahtera (PSS), Pendamping Desa (P3MD), Pendamping Lokal Desa (PLD), termasuk di antaranya tim pendamping kecamatan dan kabupaten, serta pengelolaan keuangan kampung dan tugas-tugas pemerintahan kampung lainnya, dalam upaya memaksimalkan pelaksanaan tugas.
Saat ini dari 100 kampung, sebanyak 17 kampung berstatus mandiri, 39 kampung berstatus maju, 43 kampung berstatus berkembang, dan 1 kampung masih berstatus tertinggal.
"Ini yang masih menjadi pekerjaan rumah. Saya ingin para kepala kampung bisa saling belajar demi kemajuan kampung masing-masing," pintanya.
Dengan diberikannya pelatihan bagi kepala kampung ini juga, bupati berharap dapat menjadikan kepala kampung semakin berdedikasi, berjiwa pengabdian, dan memiliki etos kerja profesional dalam memberikan pelayanan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau Tentram Rahayu, menambahkan, dalam pengelolaan kampung tentu dibutuhkan leader atau pemimpin yang kompeten dan mampu bekerja sama dan berkoordinasi dalam mengarahkan perangkatnya, serta menjalin komunikasi yang baik dengan mitra, baik Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) maupun masyarakat.
Berdasarkan asesmen YSID, ditemukan capaian terendah dari pemerintahan kampung yakni pada kapasitas politik dan kepemimpinan, jika dibandingkan kapasitas aspek lainnya. Itu menunjukkan masih banyak kepemimpinan kampung yang perlu peningkatan kepemimpinan.
"Maka penting dilakukan pelatihan untuk para kepala kampung yang tujuannya yntuj penguatan pemahaman terhadap kebijakan, khususnya bagi yang baru menjabat," tandasnya. (*/aja/adv/far)
Editor : Faroq Zamzami