KETUA Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Balikpapan Maha Sakti Esa Jaya menyatakan bahwa kehadiran settingan kotak kosong dalam Pilkada Balikpapan mencerminkan krisis demokrasi yang serius. Menurutnya, fenomena ini diperkuat oleh tindakan partai politik yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok dan elektoral mereka sendiri.
"Kami melihat hadirnya skema kotak kosong di pilkada ini telah mengambarkan bentuk demokrasi Balikpapan yang kacau. Hal itu diperkuat dengan adanya demokrasi di masing-masing partai politik yang lebih mengedepankan kepentingan kelompok dan elektoralnya semata," ujar Maha Sakti Esa Jaya, Minggu (4/8/2024).
Lebih lanjut, Maha Sakti mengkritik praktik "politik sandera" yang dilakukan oleh partai-partai besar, yang menambah tekanan bagi aktor-aktor politik dari partai-partai lain untuk maju dalam pilkada. Menurutnya, kotak kosong dalam pilkada ini adalah bentuk demokrasi yang rusak dan hanya merupakan rekayasa palsu yang mengabaikan kepentingan masyarakat.
"Dari awal kami melihat kotak kosong ini adalah bentuk demokrasi yang rusak, ia diciptakan hanya semata-mata sebagai rekayasa palsu dari keterlibatan masyarakat di pilkada," tegas Maha Sakti.
Ketua GMNI Balikpapan juga mempertanyakan apakah kotak kosong ini mencerminkan keterbatasan demokrasi atau merupakan bentuk kontrol rakyat. Menurutnya, kehadiran kotak kosong di Pilkada Balikpapan tahun ini bukanlah bentuk kontrol masyarakat di ruang demokrasi.
"Hadirnya kotak kosong bukanlah sebagai bentuk kontrol masyarakat, bahkan keadaan yang terjadi ialah sebaliknya. Hal ini tersinyalir dari ketentuan yang ada, yaitu pengisian pelaksana tugas dari kotak kosong tidaklah ditentukan oleh masyarakat, tetapi diambil alih oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri," tuturnya.
Maha Sakti mengkhawatirkan bahwa pengisian pelaksana tugas dari kotak kosong ini akan berujung pada praktik-praktik transaksional, mengingat Balikpapan merupakan wilayah yang sangat strategis di Ibu Kota Negara (IKN).
"Kami melihat bahwa ini adalah rekayasa demokrasi yang dihadirkan di masyarakat sebagai opium atau obat penenang demokrasi. Kami lihat bahwa hari ini tengah masuk di masa keterbatasan demokrasi, bukan karena tidak ada aktor politik yang kompeten, tapi tidak ada yang berani melawan raksasa politiknya Balikpapan," pungkasnya. (*)
Editor : Indra Zakaria