SAMARINDA – Gelombang ketidakpuasan terhadap tata kelola pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur kini mencapai babak baru. Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim secara resmi mengirimkan surat terbuka berisi daftar "dosa" kebijakan Gubernur Rudy Mas’ud yang ditujukan langsung kepada Presiden RI, Prabowo Subianto.
Aspirasi ini disampaikan melalui momen strategis saat kunjungan kerja Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, G Budisatrio Djiwandono, di Samarinda pada Jumat (8/5) lalu. Budisatrio, yang juga keponakan dari Presiden Prabowo, dianggap sebagai jembatan paling efektif untuk menyuarakan kegelisahan warga "Bumi Etam" langsung ke Istana Negara.
Dalam surat tersebut, aliansi menyoroti tajam apa yang mereka sebut sebagai keruntuhan prinsip good governance. Isu utama yang diangkat adalah menguatnya politik dinasti di pucuk kekuasaan Kaltim. Publik mengkritik posisi strategis yang diduduki oleh satu keluarga besar, mulai dari Rudy Mas’ud sebagai Gubernur, Hasanuddin Mas’ud sebagai Ketua DPRD Kaltim, hingga keterlibatan keponakan gubernur di kursi Ketua KADIN Kaltim.
“Sebagai penyangga IKN, Kaltim seharusnya menjadi barometer transparansi, bukan justru menjadi panggung bagi konflik kepentingan,” tegas Koordinator Lapangan Aliansi, Erly Sopiansyah.
Selain isu nepotisme, aliansi juga membedah penggunaan APBD yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil. Di saat masyarakat pelosok terus mengeluhkan infrastruktur jalan yang hancur, pemerintah provinsi justru menggelontorkan dana sebesar Rp 8,5 miliar untuk pengadaan mobil dinas baru.
Ironi anggaran ini semakin diperparah dengan pengangkatan 43 tenaga ahli gubernur yang menelan biaya gaji hingga Rp 8,3 miliar per tahun. Kebijakan ini dianggap sebagai pemborosan di tengah kebutuhan mendesak masyarakat.
“Masyarakat menjerit soal akses jalan, tetapi yang muncul justru kendaraan mewah miliaran rupiah. Ini melukai rasa keadilan publik,” tambah Erly. Polemik tidak berhenti di urusan fisik. Kebijakan serampangan terkait pemindahan SMAN 10 Samarinda yang berujung pada mutasi belasan guru turut dikecam karena dianggap mengorbankan kualitas pendidikan demi ego politik. Bahkan, isu perombakan direksi Bank Kaltimtara pun masuk dalam radar kritik karena dicurigai sarat akan kepentingan tertentu.
Melalui surat "cinta" ini, Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim mendesak Presiden Prabowo untuk menginstruksikan KPK dan Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kepemimpinan Rudy Mas’ud.
Mereka memberikan dua opsi tegas: melakukan evaluasi total terhadap cara mengelola daerah, atau mundur dari jabatan jika tidak mampu membawa Kaltim ke arah yang lebih profesional dan kondusif. (*)
Editor : Indra Zakaria