PROKAL.CO, SAMARINDA – Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) ke Kota Samarinda pada tahun anggaran 2026 mengalami penurunan cukup signifikan.
Jika pada 2025 Samarinda menerima Bankeu sebesar Rp575,79 miliar, maka pada 2026 jumlah tersebut turun menjadi Rp311,66 miliar atau berkurang Rp264,13 miliar.
Menanggapi kondisi tersebut, Wali Kota Samarinda Andi Harun menyatakan penurunan Bankeu masih dapat dipahami, mengingat APBD Pemprov Kaltim juga mengalami penurunan.
“Kita bisa pahami karena APBD provinsi Kaltim juga turun,” ungkapnya saat diwawancarai awak media.
Meski mengalami penurunan, Andi Harun menegaskan Bankeu yang diterima Samarinda masih termasuk salah satu yang terbesar dibandingkan daerah lain di Kalimantan Timur, berdasarkan informasi yang diterima dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Sepanjang yang saya ketahui dan informasi dari TAPD, Bankeu provinsi yang masuk ke Samarinda itu salah satu yang terbesar,” katanya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada anggota DPRD Provinsi Kaltim, khususnya dari daerah pemilihan (Dapil) Samarinda, yang telah menempatkan pokok-pokok pikiran (pokir) mereka untuk pembangunan di Kota Samarinda.
“Itu sebabnya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada anggota DPRD yang telah menaruh pokirnya di Kota Samarinda. Hampir 100 persen Bankeu yang kita terima itu berasal dari pokir anggota DPRD provinsi,” jelasnya.
Andi Harun mengakui, pada tahun ini Samarinda tidak mendapatkan Bankeu yang murni berasal dari kebijakan langsung Pemerintah Provinsi. Namun, ia menegaskan hal tersebut tidak menjadi persoalan besar dan tetap harus disikapi dengan bijak.
“Enggak apa-apa kita enggak dikasih, sabar saja. Tapi kepada anggota DPRD provinsi yang telah menempatkan pokirnya untuk membantu masyarakat Samarinda, terutama untuk belanja infrastruktur publik dan kegiatan lainnya, kami harus apresiasi dan ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya,” ungkapnya.
Ia berharap ke depan Pemprov Kaltim dapat kembali meningkatkan alokasi Bankeu untuk Kota Samarinda. Namun untuk tahun 2026, penurunan tersebut dinilai sebagai konsekuensi dari kondisi keuangan daerah provinsi.
“Tapi tahun ini harus kita maklumi karena pemerintah provinsi mengalami syok fiskal, yakni penurunan APBD yang sangat signifikan,” pungkasnya. (*)
Editor : Indra Zakaria