balikpapan

Bantu Warga yang Motornya Brebet Akibat BBM Bermasalah, Pemkot Balikpapan Enggan Tiru Samarinda, Serahkan ke Pemprov

Selasa, 15 April 2025 | 15:15 WIB
ILUSTRASI: Salah satu kendaraan warga Balikpapan yang harus diperbaiki usai kondisi brebet akibat BBM bermasalah. (IST)

Sejumlah warga Balikpapan mengeluhkan kondisi kendaraan bermotor mereka yang mengalami gangguan setelah mengisi bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU. Keluhan paling umum adalah mesin motor yang brebet atau tersendat saat dikendarai.

Mawan, warga Kelurahan Baru Ulu, menjadi salah satu yang terdampak. Ia mengatakan motornya mulai brebet setelah mengisi Pertamax di SPBU Karang Anyar.

“Saya bawa ke bengkel motor karena brebet habis isi bensin Pertamax di pom Karang Anyar. Semoga baik-baik saja nanti,” ujarnya, Senin (15/4). Padahal, menurut Mawan, ia rutin menggunakan BBM jenis Pertamax dan belum pernah mengalami kendala serupa sebelumnya.

Baca Juga: Bengkel Gratis Pertamina Belum Jelas, Pemkot Samarinda Cepat Turunkan Tim Investigasi

Menanggapi keluhan warga, Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo menyatakan bahwa penanganan masalah ini telah ditangani Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama legislatif dan Pertamina. “BBM ini kalau sudah ditangani pemerintah provinsi dan juga legislatif, maksud kita cukup satu pintu saja agar tidak terjadi dualisme penanganan,” tegasnya.

Meski demikian, hingga kini belum ada keputusan dari Pemkot Balikpapan untuk memberikan kompensasi kepada warga, seperti yang dilakukan oleh Pemkot Samarinda. Di Samarinda, warga yang motornya rusak akibat BBM mendapat bantuan sebesar Rp300 ribu, dengan syarat menyertakan surat keterangan dari bengkel dan foto kondisi kendaraan saat diperbaiki.

Bagus menambahkan, pihaknya tidak ingin meniru kebijakan kota tetangga, karena DPRD Kaltim melalui Komisi II telah menginstruksikan Pertamina untuk menyediakan layanan perbaikan kendaraan secara gratis bagi warga terdampak.

“Komisi II sudah memberikan trigger bahwa Pertamina harus menyiapkan bengkel gratis untuk masyarakat yang terdampak BBM oplosan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan pengawasan antarinstansi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. “Saya pikir pengawasan dari masing-masing dinas sudah cukup. Provinsi juga sudah melakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Pertamina, jadi kita tinggal menunggu tindak lanjutnya,” pungkas Bagus. (rif/han)

 

Tags

Terkini