BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan meminta penambahan jumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayahnya untuk mengatasi masalah antrean panjang kendaraan yang sering terjadi. Permintaan ini disampaikan mengingat jumlah SPBU di Balikpapan jauh lebih sedikit dibandingkan kota tetangga.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mengungkapkan bahwa Balikpapan saat ini hanya memiliki 20 unit SPBU, sementara Kota Samarinda tercatat memiliki 36 unit. Ketimpangan ini dinilai menjadi salah satu faktor utama yang menghambat kelancaran distribusi BBM.
“Saya meminta agar ada penambahan SPBU. Kita hanya punya 20 SPBU, sedangkan Samarinda 36. Kalau bisa, persyaratannya dan areanya dijelaskan dengan jelas,” ujar Bagus Susetyo usai menerima kunjungan dari Kantor Staf Presiden (KSP) di Balai Kota, Kamis (11/12/2025).
Kunjungan perwakilan KSP, SKK Migas, dan Pertamina tersebut dimanfaatkan Pemkot Balikpapan sebagai wadah untuk menyampaikan kondisi aktual kota, termasuk persoalan infrastruktur dan indikator pembangunan daerah.
???? Manufaktur di Kariangau Diharapkan Turunkan Pengangguran
Dalam pertemuan tersebut, Bagus Susetyo juga menyoroti bahwa meskipun tingkat kemiskinan di Balikpapan relatif kecil, angka pengangguran masih tergolong tinggi. Untuk itu, Pemkot mendorong pemerintah pusat dan sektor industri membuka peluang investasi yang mampu menyerap tenaga kerja lokal lebih banyak.
Salah satu sektor yang diusulkan adalah industri manufaktur, dengan memanfaatkan Kawasan Industri Kariangau yang memiliki akses langsung ke pelabuhan.
“Kita punya Kariangau yang memiliki pelabuhan. Itu bisa menjadi trigger industri manufaktur di Balikpapan, sehingga angka pengangguran bisa turun,” katanya. Selain itu, Pemkot juga meminta agar proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) yang tengah memasuki fase rekrutmen tenaga kerja, memprioritaskan pekerja lokal.
“Kami berharap pekerja lokal bisa menjadi prioritas dalam perekrutan RDMP,” pungkas Bagus Susetyo, berharap langkah-langkah ini dapat meningkatkan pelayanan publik, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat secara bertahap.(*)
