BALIKPAPAN- Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) Kota Balikpapan mendesak para pengembang perumahan agar segera menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) kepada pemerintah kota. Langkah ini dinilai mendesak untuk mempercepat penanganan banjir yang kerap terjadi di sejumlah titik kota.
Kepala Dinas Perkim, Rafiuddin, menyatakan bahwa hingga kini masih banyak PSU yang belum diserahkan oleh pengembang, sehingga menghambat pemerintah dalam mengelola infrastruktur penanganan banjir secara maksimal.
"Masih banyak PSU yang belum diserahkan ke pemerintah. Ini jadi perhatian serius karena kami tengah fokus menangani banjir," ujarnya.
Menurut Rafiuddin, jika pengembang segera menyelesaikan proses penyerahan, pemerintah dapat langsung melakukan optimalisasi terhadap fasilitas pengendali banjir seperti bozem dan bendungan pengendali (bendali), melalui kerja sama lintas dinas termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU).
Ia juga mengingatkan bahwa keterlibatan semua pihak mutlak diperlukan, terutama dari para pengembang, agar upaya pengurangan banjir bisa lebih efektif.
"Kami minta kerja sama dan tanggung jawab dari pengembang. Jangan menunda lagi. Ini demi kepentingan bersama," tegasnya.
Rafiuddin menambahkan bahwa saat ini pihaknya tengah memperbarui data PSU melalui bidang teknis untuk memperjelas status kepemilikan dan pengelolaan aset. Ia mengungkapkan, beberapa pengembang sudah mulai memproses penyerahan bozem, namun pihaknya menekankan agar lahan untuk pembangunan bendali juga segera diserahkan.
Ia menegaskan, desakan ini bukan semata inisiatif Perkim, tetapi merupakan instruksi langsung dari Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud.
"Ini perintah langsung dari Wali Kota. Kami harap para pengembang mematuhinya dan segera menyelesaikan kewajiban mereka," pungkasnya.
(MAULANA KPFM)