BALIKPAPAN — Rencana pembangunan sejumlah proyek strategis di Kota Balikpapan, termasuk rumah sakit multiyears di kawasan Balikpapan Timur, terancam tertunda menyusul adanya kabar pemangkasan anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qodri mengungkapkan, informasi terkait pemangkasan anggaran tersebut sudah beredar di tingkat daerah. Bahkan, kebijakan itu disebut berlaku bukan hanya untuk Balikpapan atau Kalimantan Timur, melainkan juga seluruh Indonesia.
“Pemangkasan ini kabarnya mencapai 50 hingga 70 persen. Jika benar-benar terjadi, tentu akan sangat berdampak pada Balikpapan, terutama pada program pembangunan tahun 2026,” kata Alwi, Senin (30/9/2025).
Alwi menjelaskan, proyek-proyek prioritas yang sudah dianggarkan di antaranya pembangunan rumah sakit di Balikpapan Timur, penanganan banjir, serta pembangunan sekolah. Menurutnya, seluruh program itu bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Sejujurnya, kami sudah memasukkan program ini ke dalam skala prioritas. Kalau sampai dipangkas, tentu saja menghambat realisasi yang sudah direncanakan,” ujarnya.
Ia menambahkan, Badan Anggaran DPRD Balikpapan bersama pimpinan dewan sebelumnya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan kepastian.
“Kami hanya diterima oleh staf. Mereka hanya menampung aspirasi dan menyampaikan ke pimpinan. Jadi, belum ada keputusan yang valid,” ucapnya.
Meski begitu, DPRD berharap pemerintah pusat dapat mempertimbangmudahankan kembali kebijakan pemangkasan anggaran tersebut. Ia juga mendorong agar pemerintah kota bersama Gubernur Kalimantan Timur aktif menanyakan langsung ke kementerian terkait.
“Mudah- informasi ini tidak benar, tetapi sinyal terakhir yang kami terima sepertinya pada 2026 akan ada pemangkasan besar-besaran,” kata Alwi. (*)