Namun aturan tersebut hendaknya jangan sampai menimbulkan praktik monopoli atau oligopoli ekspor. “Yang penting tidak seperti sekarang, dimana semua bisa kirim semaunya,” imbuh Rudyzar.
Selain itu, kata dia, saat ini ekspor kratom sebagian dijalankan via Jakarta, Surabaya, dan pelabuhan kota-kota lain. Beberapa penampung di sana memborong kratom Kalbar. Akibatnya, pemerintah daerah Kalbar tidak mendapatkan pajak ekspor dari pengiriman tumbuhan yang menjadi obat herbal tersebut.Rudyzar berharap ada aturan yang mengatur hal ini. “Ini untuk melindungi petani dan pelaku usaha lokal di bidang kratom ini. Sebaiknya ekspor dilakukan di Pontianak, sehingga pajaknya masuk ke daerah,” ucap dia.
Sebagai informasi, kratom adalah tumbuhan endemik Kalbar yang telah lama menjadi obat herbal bagi warga lokal. Belakangan permintaan internasional akan komoditas ini meningkat, sehingga kratom pun menjadi mata pencaharian sebagian masyarakat Kalbar.
Di Kalbar ada sekira ribuan masyarakat yang hidupnya tergantung dari produk yang awalnya adalah tumbuhan liar ini. Selain memiliki fungsi bagi dunia pengobatan, kratom juga saat ini memiliki fungsi ekologis dalam sebagai paru-paru dunia di Kalimantan. (ars)
