“Ada tiga ‘bagi-bagi' yang kita waspadai dan tidak kita lakukan. Yaitu ‘bagi-bagi proyek’, 'bagi-bagi posisi' yang mana kita sudah membuka seleksi penerimaan secara terbuka, terakhir ‘bagi-bagi kavling' di mana kami selalu meminta audit darI BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)” lanjut Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono.
Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sirigo antusias untuk bisa melakukan pengawasan secara langsung terhadap berjalanya pemenuhan HAM dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara.
“Kami melihat ada dua bentuk pemenuhan HAM yang baik. Pertama bagaimana penyediaan Hunian Pekerja Konstruksi yang memberikan kondisi yang layak pada pekerja dan tidak membebani psikologis mereka. Hal kedua adalah upaya reforestasi yang dicanangkan di Ibu Kota Nusantara sebagai bentuk penghargaan terhadap lingkungan," jelas Atnike.
"Dengan adanya MoU ini, kami akan melakukan pengawasan secara langsung dan membantu advokasi pemenuhan hak bagi semua pihak dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara," imbuhnya.
Kerja sama dalam memastikan HAM ditegakkan dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara juga dijalin dengan MoU antara Otorita IKN dan Komnas HAM dengan ruang lingkup:
1.Pengamatan situasi HAM dalam proses pembangunan IKN;
2.Penyusunan kajian HAM dalam proses pembangunan lKN;
3.Pengarusutamaan HAM dalam penyusunan kebijakan pembangunan IKN;
4.Penguatan kesadaran HAM; dan
5.Dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan mandat Komnas HAM di IKN.
Kepala Otorita IKN menambahkan bahwa pihak Otorita IKN sangat terbuka dalam untuk KPK dan Komnas HAM untuk berkantor di Nusantara. Ia menyebut bahwa hal tersebut akan mempermudah kolaborasi dan koordinasi selepas penandatanganan MoU ini.
Turut hadir pihak Otorita IKN dalam agenda ini Sekretaris OIKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya; Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Silvia Halim. Selain itu hadir juga dari Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hardianto Harefa dan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Henry Silka Innah. (hul)